Demo 25 Agustus Ramai Seruan Revolusi Rakyat, Buruh hingga BEM SI Tegaskan Tak Ikut!

Reporter: Septadera Candra Purnama*|Editor: Mohamad Nur Khotib|Minggu 24-08-2025,11:05 WIB
Demo 25 Agustus Ramai Seruan Revolusi Rakyat, Buruh hingga BEM SI Tegaskan Tak Ikut!
Seruan aksi demo besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia pada 25 Agustus 2025.-@JefriUstor10204-X


HARIAN DISWAY – Saat ini media sosial ramai dengan ajakan demonstrasi besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia.


Banyak warganet yang kaget dengan adanya seruan tersebut. Bahkan, mereka khawatir aksi tersebut nantinya bisa berakhir ricuh seperti peristiwa Mei 1998, yakni dengan kerusuhan, pembakaran, serta penjarahan.

Aksi tersebut menyerukan masyarakat, buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan guna menuntut pembubaran DPR.

Tak hanya itu, mereka juga mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut.

Selain isu-isu tersebut, dalam aksi ini mereka juga menyoroti terkait isu lain. Seperti kenaikan pajak, utang negara, hingga kesenjangan kesejahteraan antara DPR dengan rakyat.

Namun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI.

"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya," kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu, 23 Agustus 2025.

Dengan begitu, Jumhur melarang seluruh anggota KSPSI untuk ikut aksi tersebut, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut dikarenakan ia khawatir aksi tersebut nantinya akan berujung anarkis dan hanya dimanfaatkan oleh politik elite, sementara rakyat yang dikorbankan. Apalagi tanpa ada penanggung jawab yang jelas dalam aksi tersebut.

Menurutnya, jika ingin menuntut perubahan kebijakan, seharusnya diarahkan ke pemerintah. Karena baginya, sistem politik di Indonesia lebih berat dari kekuasaan eksekutif.

Sehingga ia mengimbau untuk mencermati situasi politik dengan hati-hati sebelum mengambil langkah ekstrem.

"Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu," imbuhnya.

Bahkan, ia menilai saat ini Presiden Prabowo Subianto justru sedang berusaha memperbaiki sistem. Mulai dari melawan korupsi hingga mengurangi pengaruh oligarki lama.

"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat," katanya.

Serupa dengan Jumhur, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan bahwa kelompoknya tidak akan ikut dalam aksi 25 Agustus 2025. Pasalnya, mereka telah menyiapkan agenda demonstrasi sendiri, yakni pada 28 Agustus 2025.

"Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," ungkap Said.

Demo tersebut nantinya juga akan digelar di beberapa titik kota, seperti di Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar.

Dalam aksi demonstrasi tersebut nantinya akan menuntut perbaikan nasib buruh, terutama soal upah yang dinilai rendah, bahkan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, mereka juga akan menyoroti tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Hal tersebut dianggap sangat timpang dibanding dengan gaji buruh yang hanya sebesar Rp5 juta per bulan.

"Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap membantah pihaknya terlibat dalam aksi 25 Agustus 2025.

"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," tegas Pasha.

Ia juga menjelaskan bahwa BEM SI Kerakyatan baru saja melakukan demonstrasi pada 21 Agustus 2025 di depan DPR untuk menolak RUU bermasalah, serta kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan oligakri dan merugikan rakyat.


"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha. (*)
https://harian.disway.id/read/893596...an-tak-ikut/30


kalau besok yang demo mendadak puluhan ribu orang tanpa ada Korlap gimana?