Photo Author
Dhian Harnia Patrawati
- Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:03 WIB


ILUSTRASI - Demo anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali di Hotel Ayana Jimbaran terkait PHK dua pimpinan serikat pekerja di hotel tersebut, Sabtu (14/5).


RADAR BALI - Sebuah ajakan untuk menggelar demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025 mendatang menjadi viral di media sosial.

Seruan yang berasal dari gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" tersebut mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan.

Dalam narasinya, para inisiator menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. "Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut.

Selain itu, isu-isu lain yang diangkat meliputi kenaikan pajak, polemik utang negara, dan timpangnya kesejahteraan antara anggota DPR dengan masyarakat.

Namun, dua kelompok besar yang namanya sering dikaitkan dengan aksi massa, yaitu Partai Buruh dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Partai Buruh Gelar Aksi Terpisah

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa kelompoknya memang memiliki beberapa isu yang serupa dengan seruan aksi 25 Agustus.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Partai Buruh akan menggelar demonstrasi pada tanggal yang berbeda, yaitu 28 Agustus 2025.

"Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," kata Said.

Aksi yang mengusung tema "Hapus Outsorcing dan Tolak Upah Murah" ini, menurut Said, juga akan digelar di beberapa titik kota industri seperti Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar.

Tuntutan ini bertujuan agar pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada kelas pekerja yang masih terbebani oleh upah murah.


Said juga menyoroti tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan yang dinilai tidak sejalan dengan nasib pekerja yang hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 5 juta per bulan. "Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini," ujarnya.

BEM SI Bantah Terlibat

Bantahan juga datang dari Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap. Ia menyatakan bahwa nama organisasinya telah dicatut dalam ajakan aksi tersebut.

"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," kata Pasha.

Menurut Pasha, BEM SI Kerakyatan telah lebih dulu menggelar aksi di depan gedung DPR pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan RUU bermasalah dan menentang kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki.

"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha. ***
https://radarbali.jawapos.com/nasion...-gibran?page=2

jadi massa mana yang turun tanggal 25?