BEKASI, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan pandangan yang menarik dan kontroversial terkait peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya renovasi rumah dan fasilitas pendidikan.

Dalam acara peresmian program bedah 500 rumah dan renovasi sekolah yang diinisiasi oleh PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi, Dedi Mulyadi menyebut kontribusi swasta ini sebagai "tamparan" bagi negara.

"Negara sudah memungut pajak, tetapi kenapa bangun rumah dan sekolah masih harus oleh pengusaha? Itu tandanya negara belum hadir menyelesaikan problematik dasar warga," ujar Dedi, di Bekasi, Kamis (21/8/2025).

Ia menyoroti kondisi ironis di Jawa Barat, di mana kesenjangan infrastruktur pendidikan dan hunian sangat terasa, bahkan di kota-kota besar seperti Bekasi, Depok, dan Bogor.

Negara Belum Hadir Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga

Dedi atau populer disapa KDM secara blak-blakan mengungkapkan bahwa banyak sekolah dasar yang tidak memiliki toilet yang layak, serta banyak warga yang tidak memiliki akses ke sekolah menengah (SMA).

Ia mendesak pemerintah untuk segera memetakan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah agar terintegrasi dengan jumlah penduduk.


"Ini terjadi bukan di daerah terpencil, terjadi di pusat kota," tambahnya.

Atas dasar itulah, ia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merealokasi anggaran.


Biaya perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, dan kegiatan yang tidak esensial lainnya dipangkas, dan dananya diarahkan untuk pembangunan pendidikan, infrastruktur, serta layanan kesehatan bagi warga miskin.

Pengusaha yang "Tidak Serakah"
Di tengah lontaran kritik tersebut, KDM tak lupa memuji peran pengusaha yang berkontribusi, seperti PT Summarecon Agung Tbk dan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan pengusaha harus dilihat manfaatnya bagi publik.

"Hari ini saya melihat Summarecon dan Buddha Tzu Chi, bukan pengusaha yang serakah, tetapi pengusaha yang berbagi," puji Dedi.

Ia bahkan menyentil pihak-pihak yang kerap mengkritik kedekatannya dengan "naga" atau konglomerat.

Padahal ia meyakini kolaborasi semacam ini membawa manfaat nyata bagi rakyat, seperti pembangunan rumah, sekolah, dan penanganan banjir.

Gotong Royong Nasional
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga turut hadir dan mendukung penuh langkah ini. Ia menyebut program ini sebagai bukti nyata kolaborasi swasta dan pemerintah.

Maruarar menekankan bahwa pembangunan perumahan bagi rakyat miskin tidak harus selalu bergantung pada APBN, melainkan bisa melalui skema gotong royong seperti yang dilakukan Summarecon.

Ia juga menargetkan "Program Tiga Juta Rumah" dan berharap semakin banyak pengusaha yang terlibat.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada perumahan pro-rakyat.

Usia Emas
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adriano P Adhi menjelaskan, Bedah 500 Rumah dan Renovasi 11 Fasilitas Umum ini dalam rangka memperingati 50 tahun perjalanan perusahaan di industri properti.

Adapun tema besar HUT ke-50 Summarecon yakni "Membangun Bersama Indonesia Emas".

"Kontribusi perusahaan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun manusia dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Adrianto.

Bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan didukung oleh Kementerian PKP, Pemprov Jawa Barat, Pemkot dan Pemkab Bekasi, Summarecon akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni di Kabupaten dan Kota Bekasi.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini benar-benar layak. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari program ini," tegas Adrianto.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk membedah rumah tak layak huni ini, Perusahaan mengalokasikan sekitar Rp 15 miliar atau sekitar Rp 30 juta per unit yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan renovasi.

Selain itu, Summarecon menargetkan renovasi 11 fasilitas umum dengan anggaran sekitar Rp 7,5 miliar.

Direktur Summarecon Agung Sharif Benjamin menambahkan, program ini juga melibatkan para mitra, vendor, dan kontraktor yang secara sukarela berpartisipasi.

https://www.kompas.com/properti/read...an-keras-untuk

Ada yg merasa gak apakah kalau sekolah negeri di depok atau bogor itu gedung nya lebih jelek dari kota tetangganya.. Atau gimana mohon infonya