19 Agustus 2025, 11:08 - Politik
Bagikan
Ferry Irwandi
Ferry Irwandi
HERALDSULSEL — Pati, Jawa Tengah, mendadak jadi perbincangan nasional. Aksi protes besar-besaran warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen berubah menjadi gelombang penolakan politik yang dianggap sebagai “titik awal revolusi”.

Founder Malaka Project, Ferry Irwandi, menilai bahwa masalah utama di Pati bukan sekadar soal tarif PBB yang melonjak sampai 250%, melainkan sikap arogan pejabat daerah dalam merespons kritik masyarakat.

“Ketika seorang pejabat publik membuat kebijakan tidak populer, seharusnya ada komunikasi dan pendekatan yang baik. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: warga malah ditantang,” ujarnya Ferry melalui akun YoTube-nya.

Menurut Ferry, kemarahan publik semakin memuncak ketika Bupati Pati, Sudewo, secara terbuka menantang ribuan warga yang menolak aturan baru.

Alih-alih meredakan suasana, ucapannya justru memicu gelombang massa yang membengkak hingga ratusan ribu orang.

“Yang datang bukan lima ribu, bukan lima puluh ribu, tapi lebih dari seratus ribu warga Pati turun ke jalan. Itu jadi sinyal jelas, masalahnya bukan sekadar regulasi, tapi arogansi,” kata Ferry.

Kebijakan kenaikan PBB memang dinilai berat oleh masyarakat, terutama karena penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah belasan tahun tidak berubah.

Namun, Ferry menegaskan bahwa pola kenaikan tarif sebenarnya bervariasi, ada yang di bawah 250%, ada juga yang di atas tergantung wilayah.

Meski begitu, publik tetap merasa terbebani karena dampaknya langsung dirasakan di semua lapisan.

Situasi semakin pelik setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menanggapi. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan untuk menilai kelayakan posisi Bupati.

Ferry memandang, Sudewo kini hanya punya tiga pilihan: bertahan, dimakzulkan, atau mundur secara terhormat.

“Kalau bertahan, ia berisiko mencelakakan diri sendiri dan partainya. Kalau dimakzulkan, karier politiknya tamat. Pilihan paling rasional adalah mundur, karena kerusakan reputasi masih bisa dipulihkan,” jelasnya.

Ia bahkan mengingatkan potensi gejolak yang lebih luas jika konflik tidak segera diselesaikan.

“Belajarlah dari Arab Spring, kita tidak pernah tahu sejauh mana gelombang ketidakpuasan bisa merambat. Pejabat yang sudah ditolak massanya dan ditegur Presiden, tapi masih memaksakan diri menjabat, jelas berbahaya,” tegas Ferry. (*)

https://sulsel.herald.id/2025/08/19/...lai-dari-pati/


Revolusi Dimulai dari Pati, Aksi Ribuan Orang Mengepung Kantor Bupati Terjadi di Daerah Lain

Tayang: Selasa, 19 Agustus 2025 17:08 WIB
Editor: rival al manaf
zoom-inlihat fotoRevolusi Dimulai dari Pati, Aksi Ribuan Orang Mengepung Kantor Bupati Terjadi di Daerah Lain
KOMPAS.com/Abdul Haq Yahya Maulana T
Demo Pajak - Ribuan orang mengepung kantor bupati Bone, Sulawesi Selatan menuntut kenaikan pajak 300 persen segera dibatalkan. Selasa, (19/8/2025).

TRIBUNJATENG.COM - Revolusi dimulai dari Pati. Aksi massa mengepung kantor bupati menolak kenaikan pajak terjadi di kabupaten lain.

Setelah peristiwa 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati, kini aksi serupa juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa (19/8/2025) siang.

Ribuan orang dari berbagai profesi dan Aliansi Rakyat Bone Tolak Pajak 300 Persen mengepung kantor Bupati Bone.

Seperti di Kabupaten Pati, aksi ini merupakan puncak protes warga terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai sangat memberatkan.

Unjukrasa ini sendiri mendapat pengamanan ketat ribuan aparat gabungan TNI-Polri.

Massa yang mencapai ribuan orang ini sebelumnya berkumpul di lapangan Merdeka Watampone.

Massa mulai bergerak pada pukul 13.15 WITA dengan melakukan longmarch ke kantor bupati Bone yang terletak di jalur trans Sulawesi, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang Barat.

"Alhamdulillah hari ada ribuan massa yang bergabung dan satu tekat kami adalah kenaikan pajak 300 harus dibatalkan dan bupati Bone harus mendengarkan tuntutan rakyat" kata Rafly Fasyah, Jenderal lapangan Alian Rakyat Bone Tolak Pajak 300 persen, yang dikutip dari Kompas.com.


Ribuan massa terkonsentrasi di depan kantor bupati dan tidak memiliki akses masuk ke halaman lantaran telah dikelilingi kawat berduri.

Pihak kepolisian sendirian menurunkan sekitar 1.000 personil gabungan TNI-Polri.

"Kami menurunkan seribu personel dari TNI-Polri dan sampai saat ini kondisi tetap kondusif" kata AKP Rayendra Muhtar, Kasi Humas Polres Bone.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membela kebijakan kakaknya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 300 persen.

Menurut Sudirman, kebijakan tersebut didasari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai banyak wajib pajak hanya membayar pajak lahan, padahal di atasnya telah berdiri bangunan mewah.

“Terkait kenaikan tarif PBB di Kabupaten Bone itu terkait adanya temuan dari BPK. Selama ini yang dipajaki tanah, padahal itu rumah. Banyak rumah mewah di sana,” ujar Sudirman, Senin (18/8/2025).

Ia menyebut masalah itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Ini memang dilema, bertahun-tahun hingga puluhan tahun hanya bayar pajak tanah, padahal ada bangunan mewah di atasnya,” katanya.

Meski demikian, Sudirman menegaskan kebijakan tersebut masih akan dikaji ulang dan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (*)

https://jateng.tribunnews.com/2025/0...i-daerah-lain.
Potensi Arab Spring di Indonesia menurut aktivis