[img]https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2025/08/19/bone-1755604173013_169.jpeg?w=700&q=90[/img[
Agung Pramono - detikSulsel
Rabu, 20 Agu 2025 16:00 WIB

Foto: Demo di Kantor Bupati Bone berakhir ricuh. (Agung Pramono/detikSulsel)

Bone - Sebanyak dua jurnalis mengaku diintimidasi oknum TNI saat meliput demo penolakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Oknum TNI diduga merampas handphone milik jurnalis dan menghapus gambar.
Salah satu jurnalis yang diintimidasi, Zulkipli Natsir mengaku mendapat perlakuan kasar dari oknum TNI saat masuk ke kantor Bupati Bone saat aparat melepaskan tembakan gas air mata pada Selasa (19/8) malam. Zulkipli sempat beristirahat sebelum kembali meliput karena kepala pusing dan matanya perih.

"Saat di lobi kantor bupati, kan di sana ada banyak anggota TNI. Saya sempat refleks ambil gambar anggota TNI yang terluka, yang katanya kena lemparan batu," kata Zulkifli kepada detikSulsel, Rabu (20/8/2025).

Jurnalis CNN itu kemudian melihat ada anggota TNI yang membawa satu demonstran. Dia kemudian refleks untuk mengambil gambar.

"Refleks saya kemudian berbalik ambil gambarnya, namun kemudian dihalangi dan diteriaki anggota TNI jangan ambil gambar di sini," sambung Zulkipli.

Menurut Zulkipli, saat itu ada 5-6 anggota TNI mendadak mendatanginya. Oknum anggota TNI merebut handphone-nya untuk menghapus gambar.

"Saya terus maju minta ponsel saya agar gambar saya jangan dihapus. Tetapi ponsel saya direbut paksa dari tangan yang sudah tergenggam erat, kemudian dia hapus beberapa video hasil liputan saya," jelasnya.

Hal senada juga dialami jurnalis ujungpena.com, Adry. Dia diminta untuk menghapus rekamannya selama demo kerusuhan yang diwarnai tembakan gas air mata.

"Karena terkena asap gas air mata saya masuk lewat pintu samping kantor bupati cari toilet untuk cuci muka. Namun toilet lantai 2 terkunci akhirnya saya turun lewat tangga utama karena belum sempat matikan live," ucap Adry.

"Di situ saya bertemu petugas seragam loreng lagi amankan massa yang ditangkap, saat itu dilihat handphone sementara live dan dibentak untuk disuruh matikan dan berteriak tidak ada media di sini, matikan, matikan, matikan. Kalau mau live di luar," sambungnya.

Adry mengaku diusir dari kantor Bupati Bone hingga dirinya bergegas ke Jalan Jenderal Ahmad Yani untuk kembali melakukan liputan. Namun saat di luar, dia juga dilarang untuk mengambil gambar.

"Lalu saya live di luar kantor bupati, dan kembali lagi didatangi petugas dari TNI dilarang ambil gambar. Bahkan diancam untuk diamankan jika tidak berhenti," bebernya.

Sementara itu, Pasi Ops Kodim 1407/Bone Lettu Inf Akhyar Budiman membantah soal adanya anggota TNI yang melakukan intimidasi. Dia menegaskan personel tidak melakukan hal yang represif.

"Tidak betul itu (diintimidasi). Yang pasti anggota tidak ada yang melakukan hal di luar dari yang seharusnya," singkat Akhyar

https://www.detik.com/sulsel/hukum-d...n-pbb-di-bone.




Kodam Hasanuddin Bela Tindakan Dandim Bone, Pegiat Hak Sipil Rapatkan Barisan

20/08/2025 17:04
Oleh : Uki Ruknuddin

Komandan Kodim 1407/Bone, Letkol Muhammad Idrus, memberi warna pada kebebasan pers dan perlindungan hak hak sipil ( Foto. RRI/Suriani).
Bagikan
MAKASSAR, RAKYAT NEWS – Kodam XIV/Hasanuddin menegaskan bahwa langkah Dandim 1407/Bone, Letkol Laode Muhammad Idrus, yang memberi keterangan pers maupun hal lainnya terkait demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bone, sudah sesuai aturan dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian yang ada.

Menurut Kodam Hasanuddin, tindakan Dandim Bone yang ikut muncul ke publik memberi keterangan pers merupakan tindakan yang sesuai dengan tugas kewilayahan TNI.

“Pejabat kewilayahan bisa memberikan keterangan,” ujar humas Kodam Hasanuddin, Letkol Gatot Awan Febrianto, meyakinkan publik tentang kewenangan Dandim dalam memberi informasi terkait situasi di daerahnya.

Namun, pandangan ini mengalami jalan dinamika dengan kalangan pegiat kemanusiaan dan hak-hak kebebasan sipil.


Wujud bahwa TNI muncul terlibat dalam urusan politik praktis dan proses yang seharusnya menjadi domain pemerintahan sipil dan kepolisian memantik pegiat kebebasan sipil perlu untuk menelaah langkah-langkah yang diambil oleh Kodam Hasanuddin dan Dandim Bone.

Telaah yang ada mendalami pengerahan pasukan, dugaan keterlibatan dalam interogasi dan penahanan masyarakat sipil berkenaan  demo kenaikan PBB pada 19 Agustus 2025 itu, juga aspek aspek yang berpotensi merusak hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi

“Sementara rapat” ungkap Abdul Azis Dumpa, Direktur LBH Makassar.


Setali tiga uang, tokoh organisasi kepemudaan Karang Taruna Sulsel, Muhammad Zulkifli, turut memberikan pandangannya terkait insiden yang terjadi di Bone.


Pemuda terampil berkuda tersebut menilai kejadian tersebut sebagai sebuah “kecolongan” yang sangat disayangkan.

Menurut Zulkifli, meskipun sudah terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat yang berdampak nasional, misalnya di Pati, Jawa Tengah, masih ada kepala daerah yang belum mampu mengelola ketertiban umum dengan baik, khususnya dalam menanggapi penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak.
“Harusnya kejadian di Pati menjadi pembelajaran berharga untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.

Ia menyayangkan bahwa, meskipun ada pengalaman dari daerah lain, insiden yang sama tetap terjadi di Sulawesi Selatan, menunjukkan ketidakmampuan beberapa pihak dalam menjaga kestabilan sosial di daerah mereka.


Bang Zul juga menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan untuk lebih bijaksana dalam menghadapi aksi massa, mengingat situasi tersebut berpotensi untuk memicu ketegangan yang tidak perlu.

“Sayangnya, ya kenapa mesti terjadi di Sulsel,” ungkapnya dengan nada sedih, menyesalkan peristiwa yang bisa saja dihindari dengan langkah-langkah yang lebih preventif. (Uki Ruknuddin)

https://rakyat.news/read/150431/koda...tkan-barisan/2

masalah di Bone