Ma'ruf Amin Kritik Dedi Mulyadi soal Penghapusan Hibah Pesantren: Kesalahan Besar

Kompas.com, 14 Agustus 2025, 14:30 WIB

Riki Achmad Saepulloh, Reni Susanti
Tim Redaksi



SUKABUMI, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk tidak mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan hibah bagi pondok pesantren pada APBD Perubahan tahun 2025.

Keputusan tersebut kini tengah dibahas Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Ma'ruf Amin, mengkritik langkah yang diambil pemerintah provinsi tersebut. Ia menyebut, kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren.

Menurut Ma'ruf Amin, keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak memberikan hibah kepada pondok pesantren adalah sebuah kesalahan besar.

“Itu satu kesalahan besar, di pusat kita mendukung dengan Undang-Undang Pesantren. Kok malah di Jawa Barat anomali, tidak sejalan apa yang dilakukan pusat,” kata Ma'ruf Amin kepada awak media setelah menghadiri Halaqoh Transformasi Untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025) siang.

Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam peradaban bangsa, termasuk kontribusinya dalam gerakan kemerdekaan.

“Dia tidak tahu peran pesantren terhadap negara dan bangsa ini besar sekali. Baik melahirkan orang-orang yang berpartisipasi dalam berbangsa, menjadi pemimpin bangsa, mengubah perilaku masyarakat dan itu pesantren yang ikut berperan. Dia berpikir anomali itu harus diluruskan,” tutup Ma’ruf Amin.

sumber