WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung usulan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil alih 51 persen saham bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia (BCA).

Pasalnya, terdapat indikasi adanya rekayasa dalam akusisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup beberapa tahun silam, dan pengambil alihan harus sesegera mungkin dilakukan untuk menyelamatkan uang negara.

"PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA," ungkap Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri dalam keterangan resminya, Sabtu (16/8/2025).

"Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan," tambahnya.

"Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan," tambahnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI 2024-2029 itu menilai pengambil alihan saham BCA tidak memerlukan dana tambahan ataupun suntikan dana.

Pada dasarnya, kata dia, pemerintah sudah memiliki 51 persen saham BCA dari megaproyek BLBI.

"Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI," ujarnya.

"Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum grup," imbuhnya.

"Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu," ucapnya.

Dia berharap pemerintah mau menguak tabir dugaan rekayasa akusisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup.

"Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi," katanya.

"Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo," imbuh Ahmad Iman Syukri.

Ahmamd Iman Syukri mengingatkan bahwa dana yang digunakan pemerintah untuk menyuntik BLBI adalah dana rakyat.

Jika pemerintah membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal raksasa yang menggerogoti uang rakyat hingga triliunan rupiah.

"Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini," ucapnya.

"Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi," tutupnya.