Kompas.com - 08/08/2025, 09:38 WIB Syakirun Ni'am, Jessi Carina Tim Redaksi Lihat Foto Ilustrasi Blok Ambalat yang menjadi sengketa antara Indoensia dan Malaysia(Intisari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, kehadiran TNI Angkatan Laut (AL) di Blok Ambalat bukan bentuk agresi terhadap Malaysia.

Adapun Blok Ambalat merupakan kawasan maritim yang saat ini masih menjadi obyek sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

“Jadi, patroli TNI AL sudah dilakukan selama ini, dan bukan sebagai bentuk agresi atau respons emosional terhadap klaim Malaysia,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/8/2025)

Fahmi menuturkan, TNI AL sudah rutin menggelar patroli di Blok Ambalat. Operasi itu menjadi bagian tanggung jawab konstitusional menjaga kedaulatan.

Refleksi kemerdekaan dari perspektif daerah, hanya di Kompas 80 Tahun Indonesia. Pre-order sekarang! Artikel Kompas.id Operasi juga dilakukan untuk menunjang kedudukan Indonesia yang berhak mengelola wilayah yurisdiksi berdasarkan hukum laut internasional.

“(Patroli TNI AL) adalah bagian dari prosedur standar pertahanan yang telah dijalankan secara profesional dan terukur,” ujar Fahmi.

Di sisi lain, Fahmi juga menggarisbawahi, Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa Blok Ambalat dengan damai dan kolaboratif.

Pendekatan ini dilakukan melalui dialog diplomatik, kerja sama teknik, dan penanganan perselisihan tanpa memantik ketegangan di kawasan.

Fahmi memandang, kehadiran militer di wilayah sengketa menjadi tanda eksistensi dan kewaspadaan negara. Meski demikian, ia mengingatkan operasi di Blok Ambalat dilakukan secara profesional dan selaras dengan jalur diplomasi sehingga tidak diartikan sebagai provokasi.

“Yang terpenting adalah koordinasi lintas lembaga dan konsistensi narasi antar kementerian, agar langkah militer di lapangan tetap berada dalam bingkai strategi nasional yang solid dan tidak menimbulkan eskalasi yang tak perlu,” tutur Fahmi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar TNI AL menggelar operasi di wilayah Blok Ambalat. Dorongan itu disampaikan menyusul pernyataan Pemerintah Malaysia yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.

Persoalan Ambalat menjadi sorotan setelah Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam kunjungannya ke Sabah, menyatakan komitmen untuk melindungi kedaulatan wilayah Sabah dalam sengketa wilayah laut dengan Indonesia. Pernyataan tersebut Anwar sampaikan saat menanggapi kekhawatiran persoalan klaim wilayah antara Malaysia dengan Indonesia.

“Kami akan menegosiasikannya dengan baik, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan diam-diam,” ujar Anwar, dikutip dari Channel News Asia, Senin (4/8/2025).

“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya menjawab sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/202...i-ke-malaysia.


Saat Prabowo Pilih Cara Damai Usai Malaysia Ogah Sebut Ambalat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 08 Agu 2025 07:51 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. (Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia dan Malaysia mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik wilayah di Ambalat. Malaysia menyatakan kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan di Laut Sulawesi, enggan penggunaan istilah Ambalat.
Menlu Malaysia Mohamad Hasan diketahui telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi. Mohamad Hasan mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut.

Mohamad Hasan, yang juga dikenal sebagai Tok Mat, mengatakan klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Malaysia bersikukuh bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2002.

"Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud, yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat," ujarnya di parlemen Malaysia pada Selasa (5/8), dilansir Malay Mail, Rabu (6/8).

Menlu Malaysia itu mengatakan Ambalat adalah istilah yang digunakan Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut. Untuk memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi sebagai materi kampanye, terutama menjelang pemilihan umum negara bagian Sabah, Mohamad Hasan mengatakan bahwa kementeriannya siap memberikan pengarahan kepada para anggota parlemen dan anggota dewan negara bagian Sabah mengenai masalah ini.

"Kami tidak ingin isu ini digunakan untuk menyesatkan publik, terutama di Sabah dan Sarawak. Jika ada permintaan, kementerian siap mengatur waktu yang tepat untuk pengarahan guna memastikan semua pihak memahami isu ini,[/b\" tambahnya.


Putusan Mahkamah Internasional

Kemudian, Kemlu Malaysia dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi.

"Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Kemlu Malaysia menyatakan kemungkinan pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di Laut Sulawesi masih dalam tahap penjajakan dan "belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak".

Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. "Semua pembahasan mengenai masalah ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan," demikian pernyataan kementerian.

Sebagai catatan, pada 27 Juni, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia harus melanjutkan pengembangan bersama wilayah kaya minyak yang disengketakan tersebut tanpa menunggu penyelesaian hambatan hukum dan peraturan.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyerukan percepatan upaya penyelesaian masalah teknis perbatasan dan dimulainya proyek ekonomi bersama di wilayah tersebut melalui otoritas pembangunan bersama.

Anwar mengatakan bahwa ia dan Prabowo telah menyatakan komitmen kuat kedua negara untuk mempercepat kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk pembangunan bersama di Laut Sulawesi, secara damai dan saling menguntungkan.


Prabowo Cari Solusi Damai
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Malaysia mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik wilayah ini setelah negeri jiran itu menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan di Laut Sulawesi.

"[b]Ya kita cari penyelesaian yang baik yang damai gitu, ada iktikad baik dari dua pihak ya," kata Prabowo di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (7/8).


Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjalan bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) saat menginspeksi pasukan dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). Kunjungan kenegaraan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut untuk membahas hubungan bilateral, tindak lanjut dari sejumlah agenda ASEAN di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, serta bertukar pandangan soal dinamika kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama. (ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)
Prabowo enggan konflik tersebut diselesaikan dengan ketegangan. Prabowo menegaskan Indonesia dan Malaysia akan menuntaskan dengan kepala dingin.

"Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai penyebutan Laut Ambalat bukan sekadar nama, melainkan juga dari proses diplomatik yang panjang.

"Bahwa penyebutan istilah 'Laut Ambalat' bukan sekadar soal nama, melainkan bagian dari penegasan klaim wilayah yang sah dan telah menjadi bagian dari proses diplomatik dan teknis yang panjang. Oleh karena itu, setiap perubahan terminologi yang dilakukan oleh pihak lain harus dicermati secara serius, karena berpotensi memengaruhi persepsi publik dan posisi hukum dalam negosiasi batas maritim," kata Dave kepada wartawan, Kamis (7/8).

Baca juga:
Komisi III DPR: Rotasi Polri Sesuai Prinsip The Right Man on The Right Place
Dave menyebut Indonesia mesti melakukan langkah antisipatif dan waspada terkait hal itu. Ia berharap kebijakan yang diambil Indonesia ke depan berprinsip pada kedaulatan dan kepentingan nasional.

"Kami tentu menghargai komitmen Malaysia untuk menyelesaikan isu ini secara damai dan melalui negosiasi bilateral, mediasi, ataupun arbitrase. Namun, Indonesia juga harus tetap waspada dan melakukan langkah antisipatif, baik melalui penguatan posisi hukum, diplomasi bilateral, maupun pengawasan di lapangan," ujar Dave.

"Komisi I DPR RI akan terus mendorong pemerintah agar menjaga konsistensi dalam penyebutan wilayah, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa setiap langkah negosiasi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional," sambungnya.

Legislator Partai Golkar itu menekankan penyebutan Laut Ambalat berpegang pada Perjanjian Landas Kontinen 1969 serta Hukum Laut UNCLOS 1982. Menurutnya, ketetapan itu mesti dihormati oleh semua pihak.

"Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip kedaulatan berdasarkan hukum internasional, khususnya Perjanjian Landas Kontinen 1969 serta Hukum Laut UNCLOS 1982, dan tidak akan mengabaikan nomenklatur yang telah menjadi bagian dari posisi resmi kita selama dua dekade terakhir," katanya.

https://news.detik.com/berita/d-8050...sebut-ambalat.

kalau bilang menempuh jalur selain damai bakal efek ke banyak sektor...
jadi jalur damai paling tepat walaupun dihujat warganet