Siapa Sudewo, Bupati Pati dari Partai Gerindra yang Naikkan PBB hingga 250 Persen?
Tri Indriawati
7–9 minutes

KOMPAS.com – Nama Sudewo, Bupati Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan nasional seusai mengumumkan kebijakan kontroversial dengan rencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Langkah drastis itu langsung memicu gelombang protes warga dan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran.

Di tengah polemik, publik pun mulai menyoroti siapa sebenarnya Sudewo dan bagaimana rekam jejaknya hingga terpilih sebagai orang nomor satu di Pati lewat jalur Partai Gerindra.

Profil dan Latar Belakang Pendidikan Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di kampung halamannya, yakni di SD Negeri 1 Slungkep, SMP Negeri 1 Kayen, dan SMA Negeri 1 Pati.

Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Sudewo menempuh studi di Universitas Sebelas Maret (UNS) jurusan Teknik Sipil dan lulus pada tahun 1993.

Ia kemudian meraih gelar Magister Teknik dari Universitas Diponegoro (Undip) pada tahun 2001.

Karier Profesional dan Perjalanan Politik Sudewo

Sudewo memulai karier sebagai staf teknis di PT Jaya Konstruksi pada 1993.
Ia lalu bergabung dengan Departemen Pekerjaan Umum, bertugas selama satu dekade dari 1996 hingga 2006.

Setelah sempat menjadi wiraswasta, Sudewo terjun ke dunia politik.

Awalnya, ia bergabung dengan Partai Demokrat, dan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jateng 7 pada periode 2009–2014.
Karier politiknya berlanjut bersama Partai Gerindra, yang membawanya kembali ke DPR RI pada periode 2019–2024.

Dalam Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai legislator untuk periode 2024–2029, tetapi memilih meninggalkan Senayan untuk maju di Pilkada Pati 2024.
Sudewo berpasangan dengan wakilnya, Risma Ardhi Chandra, diusung Partai Gerindra pada Pilkada Pati 2024.

Ia akhirnya terpilih sebagai Bupati Pati dan resmi dilantik pada awal 2025.

Lihat Foto
Massa aksi penggalangan donasi untuk persiapan unjuk rasa 13 Agustus 2025 bersitegang dengan Plt Sekda Pati Riyoso, Selasa (5/8/2025).(TRIBUNBANYUMAS/MAZKA HAUZAN NAUFAL)

Kebijakan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

Kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen menjadi keputusan besar pertama Sudewo sebagai bupati.

Ia menyampaikannya dalam rapat intensifikasi pajak bersama camat dan PASOPATI pada 18 Mei 2025.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Sudewo menyebut bahwa Kabupaten Pati selama ini tertinggal dalam penerimaan PBB dibanding kabupaten tetangga.

"PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan PBB digunakan untuk membiayai berbagai proyek prioritas.

"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujarnya lagi.
Gelombang Protes Warga dan Rencana Aksi 13 Agustus

Kebijakan ini memicu keresahan publik. Warga menolak kenaikan pajak dengan berbagai cara, seperti memasang spanduk protes, mendirikan posko donasi, hingga merencanakan demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Seorang warga, Candra Adi Wibowo, menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut:
"Saya bawa enam dus minuman. Saya mendukung aksi ini karena saya orang Pati," kata Candra.
"Saya tidak mau Pati ditindas seperti ini. Insyaallah, tanggal 13 nanti saya ikut demo. Turunkan pajak PBB!" ujar dia lagi.

Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa aksi ini murni dari masyarakat:
"Kami tidak menerima uang karena khawatirnya dikira aksi massa ini ada yang mendanai, ada yang jadi sponsor," tutur Teguh.

"Padahal, aksi ini murni muncul dari keresahan masyarakat. Ini gerakan rakyat. Bukan bayaran, titipan, apalagi pesanan," tegasnya.

Bentuk protes juga dilakukan dengan mengibarkan bendera One Piece di ambulans yang dijadikan posko donasi, dan menyumbangkan telur serta tomat busuk sebagai simbol kemarahan warga.

Sudewo Tantang Demo 50 Ribu Orang

Di tengah polemik ini, Sudewo mengaku tidak gentar.
Ia bahkan menantang jika ada 50 ribu orang yang akan berdemo menolak kebijakan tersebut.

Tanggapan itu memantik reaksi dari Ahmad Husein, koordinator posko donasi warga.
"Masyarakat ditantang sama Sudewo. Katanya tidak takut didemo 50 ribu orang sekalipun. Makanya saya berani bikin posko donasi di sini," kata dia.
"Biar dia melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung! Sumbangan segini banyaknya ini dari masyarakat semua," tegas Husein.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak membawa kepentingan politik atau pribadi.

Jejak Organisasi Sudewo

Selain aktif di politik dan birokrasi, Sudewo juga aktif di sejumlah organisasi, di antaranya:

Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991)
Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)
Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
Koordinator Timses Pilgub Jateng (2008)
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)   


https://www.kompas.com/jawa-tengah/r...page=all#page2

gile, naik 250%, belanda aja mungkin kagum