Banyak orang di daerah pasti pernah punya cita-cita bisa meraih sukses saat merantau ke kota-kota besar. Termasuk saat mencoba peruntungan di DKI Jakarta yang banyak menjanjikan harapan. Ternyata, untuk mewujudkannya tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Modal rajin saja tak cukup untuk bisa menaklukkan kota-kota besar itu. Bisa mendapat pekerjaan saja harus bersyukur. Walau penghasilan pas-pasan, karena tergerus mahalnya biaya transportasi. Walah.

Advertisement
Berdasarkan Survei Biaya Hidup BPS tahun 2018, ada 3 kota besar di Jabodetabek yang biaya transportasinya termahal di Indonesia. Mana saja?

Peringkat pertama adalah Kota Bekasi, sebesar Rp1,9 juta per bulan. Disusul Depok sebesar Rp1,8 juta per bulan. Dan, DKI Jakarta di posisi keempat, biaya transportasinya Rp1,59 juta per bulan. Beda tipis dengan Surabaya yang bertengger di posisi tiga dengan biaya tranportasi sebesar Rp1.6 juta per bulan.

Masalahnya, besarnya biaya transportasi di 4 kota besar itu, menyalahi ambang batas yang direkomendasikan World Bank atau Bank Dunia. Idealnya, menurut Bank Dunia, biaya transportasi itu 10 persen dari total biaya hidup.

Jika diasumsikan, biaya hidup setara dengan penghasilan yang dibatasi dengan UMR (Upah Minimum Regional), angkanya 'njomplang' sekali. Misalnya, UMR rata-rata nasional ditetapkan Rp5 juta per bulan. Maka, pengeluaran untuk transportasi melebihi 30 persen dari penghasilan.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wasal mengatakan, saat ini, pemerintah tengah mengkaji faktor-faktor yang membuat biaya transportasi menjadi mahal, khususnya di segmen perjalanan awal (first mile).

“Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp 3.500 sampai Rp 6.000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp 25.000, parkirnya Rp 10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Risal di Jakarta, dikutip Minggu (3/8/2025).

Kajian ini, kata Risal, sangat penting bagi Kemenhub saat merancang kebijakan yang menurunkan total biaya transportasi masyarakat. Baik untuk aktivitas bekerja, belanja, maupun rekreasi.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan juga terus menggelontorkan subsidi besar untuk mendorong penggunaan transportasi umum.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin menjelaskan, Pemprov DKI menganggarkan Rp7,2 triliun, sebesar 70 persen dialokasikan untuk subsidi operasional Transjakarta, MRT, dan LRT.

Alhasil, warga Jakarta tak perlu merogoh kocek dalam-dalam saat menikmati layanan transportasi di ibu kota yang saat ini dipimpin Pramono Anung. “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujar Syaripudin.

Sisanya yang 30 persen dari anggaran itu, kata dia, digunakan untuk belanja operasional, barang dan jasa, serta belanja modal. Masing-masing angkanya sebesar 5 persen, 14 persen dan 9 persen.

Melalui subsidi itu. kata dia, Pemprov DKI berharap tingkat penggunaan transportasi publik semakin meningkat, sehingga investasi dan subsidi yang sudah dikeluarkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

https://www.inilah.com/langgar-batas...ergolong-mahal

Padahal udah disubsidi