Kompas.com - 01/08/2025, 12:58 WIB Inas Rifqia Lainufar Penulis 2 17 Lihat Foto Pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Turkiye untuk membeli 48 jet tempur KAAN.(Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)) Sumber EurAsian Times

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan media asing setelah menandatangani kontrak pembelian 48 jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkiye. Kontrak itu diteken pada 26 Juli 2025 di Istanbul, dalam gelaran International Defence Industry Fair (IDEF), dan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dua hari kemudian. Yang membuat heboh bukan hanya jumlah pesawatnya yang besar, tetapi juga karena Indonesia sebelumnya sudah lebih dulu terlibat dalam dua program jet tempur lain, yakni pesawat Rafale buatan Perancis dan KF-21 dari Korea Selatan.

Tak hanya itu, Indonesia juga sempat meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Boeing Amerika Serikat untuk potensi pembelian F-15EX, serta dikabarkan sempat tertarik dengan jet tempur Su-35 buatan Rusia.

Langkah Indonesia membeli begitu banyak jenis jet tempur dalam waktu yang relatif berdekatan bahkan dimuat di dalam laporan EurAsian Times yang berjudul Can Indonesia afford another fighter jet after KF-21 & Rafale? atau “Bisakah Indonesia membeli jet tempur lagi setelah KF-21 dan Rafale?”

Beli 48 jet tempur KAAN

Foto Jet tempur KAAN buatan Turkiye yang akan diekspor ke Indonesia secara bertahap dalam sepuluh tahun. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (11/6/2025) mengumumkan kontrak pembelian KAAN senilai 10 miliar dollar AS atau Rp 164 triliun.(X @RTErdogan) Jet tempur KAAN adalah pesawat generasi kelima buatan Turkish Aerospace Industries (TAI), dan merupakan kebanggaan industri pertahanan Turkiye.

KAAN melakukan penerbangan perdananya pada Februari 2025 dan digadang-gadang bakal setara dengan pesawat siluman kelas dunia. Kontrak pengadaan 48 unit KAAN akan dilakukan secara bertahap selama 10 tahun.

Selain pengadaan pesawat, kerja sama ini juga mencakup transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, dan pembangunan fasilitas produksi lokal melalui kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia dan PT Republika Aero Dirgantara.

“Kerja sama ini mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Turkiye, tidak hanya dalam diplomasi pertahanan tetapi juga dalam transfer teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional,” ujar Kemhan dalam siaran pers resmi.

Sumber dana masih jadi tanda tanya Dalam artikel yang diterbitkan oleh EurAsian Times tersebut, muncul pertanyaan mengenai skema pembayaran jet tempur yang harus dilakukan Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada alokasi anggaran resmi yang diumumkan ke publik untuk pembelian KAAN.

Laporan dari Janes menyebut bahwa Indonesia “belum menunjukkan indikasi cara pendanaan” untuk akuisisi ini. Padahal, anggaran pertahanan Indonesia tahun 2025 tengah mengalami penurunan 6 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Pembelian ini kemungkinan akan mengundang tanda tanya karena Indonesia sedang menghadapi keterbatasan anggaran,” tulis EurAsian Times.

Pembelian lama masih belum tuntas Tak hanya KAAN, Indonesia juga masih punya kewajiban finansial dalam program KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melalui lembaga Defense Acquisition Program Administration (DAPA) bahkan menyatakan pada Juni 2025 bahwa Kemhan RI baru “memulai proses administrasi untuk membayar sisa kontribusi program KF-21.

” Selama bertahun-tahun, keterlambatan pembayaran Indonesia dalam proyek ini menjadi sorotan. Bahkan, kesepakatan sempat dirombak ulang agar porsi pembayaran Indonesia dikurangi.

Dengan komitmen besar terhadap Rafale, KF-21, dan sekarang KAAN, para analis pertahanan mulai khawatir bahwa Indonesia bisa mengalami kesulitan memenuhi semua kewajiban pembayaran.

Ragam jet bebani biaya operasional Langkah Indonesia membeli berbagai jenis jet dari banyak negara dipandang sebagai strategi “non-blok” — tidak bergantung pada satu negara pemasok senjata. Namun di sisi lain, mengoperasikan beragam jenis pesawat bisa menambah beban logistik, pelatihan, dan biaya perawatan.

“Keputusan ini bisa membebani sumber daya Indonesia,” tulis EurAsian Times, seraya mengingatkan bahwa Indonesia juga harus membangun infrastruktur produksi lokal untuk mendukung KAAN.
https://www.kompas.com/global/read/2...aran?page=all.
warganet juga mempertanyakan termasuk kenapa fokus membeli jet ketimbang ekonomi