- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
3 Lembaga Antikorupsi Curigai Amnesti Hasto Kristiyanto sebagai Tukar Guling Politik
TS
gentongbabi
3 Lembaga Antikorupsi Curigai Amnesti Hasto Kristiyanto sebagai Tukar Guling Politik
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terdakwa kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR RI, Harun Masiku dan perintangan penyidikan meninggalkan Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, 1 Agustus 2025. Tempo/Ilham Balindra
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga lembaga masyarakat sipil mencurigai adanya motif politik di balik pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong. Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan IM57+ Institute menduga ada praktik “tukar guling” politik dalam pemberian Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Hasto adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemberian amnesti untuk Hasto bertepatan dengan momen konsolidasi internal PDIP dan pernyataan dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada pemerintahan Prabowo
“Sehingga patut diduga bahwa pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP dilatarbelakangi motif politik yang kuat,” kata peneliti ICW, Almas Sjafrina, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 2 Agustus 2025.
ICW, TII, dan IM57+ menilai pemberian amnesti itu patut diduga sebagai upaya rekonsiliasi elite dan tukar guling dukungan politik. Hak prerogatif presiden yang seharusnya digunakan untuk tujuan keadilan transisional itu diduga telah digunakan sebagai alat politik untuk urusan internal partai.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan Megawati mengarahkan kader mendukung pemerintah. Arahan ini disampaikan Megawati dalam agenda bimbingan teknis bagi anggota legislatif Fraksi PDIP yang dihelat secara tertutup di Denpasar, Bali, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Menurut Deddy, mantan presiden itu berpesan bahwa partai banteng harus solid secara organisasi dan satu frekuensi.
“Tapi Ibu juga menegaskan bahwa kami mendukung pemerintah,” ujarnya ketika ditemui di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Deddy lantas menjelaskan, dukungan itu ditujukan untuk upaya pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa, dan masyarakat agar bisa melalui kondisi yang kurang baik belakangan ini.
Ia menyebutkan situasi yang kurang baik itu meliputi kondisi fiskal yang tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Atas hal tersebut, ICW, TII, dan IM57+ mengkritik keras pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden. Menurut mereka, Prabowo perlu menjaga muruah penegakan hukum yang tegas, adil, dan bersih dari politisasi dengan menguatkan independensi penegakan hukum serta memastikan tidak ada politisasi kasus oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, perlu ada peraturan perundang-undangan yang mengejawantahkan persyaratan substansi untuk memperoleh abolisi dan amnesti.
“Karena penyelesaian suatu perkara yang dinilai politis dengan kebijakan yang juga politis hanya akan memperburuk kualitas penegakan hukum itu sendiri.”
Sumber
Cupeake dan 2 lainnya memberi reputasi
3
538
25
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan