BANDUNG – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat bakal mengguncang Gedung Sate dengan rencana istighosah berjamaah sebagai senjata spiritual melawan kebijakan KDM (Kang Dedi Mulyadi) sebagai Gubernur Jabar yang dinilai otoriter, diskriminatif, dan mematikan pesantren serta sekolah swasta.


Diusulkan dalam rapat koordinasi bersama PCNU se-Jabar pada Jumat (25/7/2025), istighosah ini menjadi simbol perlawanan NU terhadap kebijakan anti-pendidikan yang mengorbankan keadilan demi kepentingan politik, sekaligus mendesak pertanggungjawaban KDM melalui hak interpelasi di DPRD.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama PCNU kabupaten/kota serta pimpinan lembaga dan badan otonom NU se-Jabar di Aula Gedung Dakwah PWNU Jabar Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung, Jumat (25/7).

Rapat ini menyoroti kebijakan KDM, yang dinilai sepihak, merugikan pesantren dan sekolah swasta, serta mengabaikan prinsip musyawarah yang menjadi nilai luhur bangsa.


Sebagai bentuk perlawanan, PWNU mengumumkan rencana istighosah berjamaah di depan Gedung Sate, Bandung, dalam waktu dekat, sebagai wujud protes spiritual terhadap kebijakan KDM yang merampas hak pendidikan rakyat.

Sekretaris PWNU Jabar, KH Aceng Amrullah, menegaskan peran NU sebagai penjaga moral dan kebangsaan. “KDM membuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat, ormas, atau lembaga pendidikan. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi serangan terang-terangan terhadap keadilan. NU akan melawan dengan doa dan langkah konstitusional!” tegasnya dengan nada penuh semangat.


Ketua PCNU Sumedang, Kang Idad Istidad, mengusulkan langkah tegas melalui jalur hukum. “Kami akan ke DPRD, menggunakan hak interpelasi untuk memaksa KDM mempertanggungjawabkan kebijakannya yang merugikan rakyat. Ini adalah panggilan untuk bertindak!” serunya, membakar semangat peserta rapat.

Ketua PCNU Garut, KH Atjeng Abdul Wahid, mengecam gaya kepemimpinan KDM yang otoriter. “KDM bertindak ‘kumaha aing’, mengesampingkan musyawarah dan aspirasi rakyat. Kami akan desak DPRD untuk meminta penjelasan dan mencabut kebijakan ini secepatnya,” ujarnya.

Kebijakan KDM Dinilai Anti-pesantren

Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jabar, Dr Saepuloh, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan KDM yang anti-pesantren. “Hibah pesantren dihapus, bantuan pendidikan menengah umum (BPMU) sekolah swasta dipangkas, siswa dipaksa masuk barak, sekolah dimulai pukul 06.30 WIB dengan sistem lima hari kerja yang melelahkan, hingga syarat bansos dengan vasektomi yang tidak manusiawi. Kebijakan ini mencurigakan, seolah sengaja mengalihkan anggaran Rp1,2 triliun untuk kepentingan mebel dan ruang kelas baru (RKB) sekolah negeri, mengorbankan pesantren dan sekolah swasta,” kecam Saepuloh.

“Kami baru saja selesai menyelenggarakan rakor yang mamang ada usulan agar istighosah berjamaah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan KDM. Rencananya akan digelar di Gedung Sate, ya bentuknya seperti aksi demonstrasi nantinya,” imbuh Saepuloh saat dikonfirmasi Jabar Ekspres melalui telepon selulernya, Jumat sore kemarin.

Prof Yusuf, pengurus PWNU Jabar, menyoroti skandal etik KDM yang memalukan. “Hajatan anak KDM dan Wakil Bupati Garut yang dikemas sebagai ‘makan gratis’ berujung tragedi dengan korban jiwa. Ketika dikritik, KDM justru membungkam pengkritik dengan buzzer bayaran. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi penyalahgunaan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat!” tegasnya.


Sementara itu, Ketua LP Ma’arif NU Jabar, Dr Ifa Faizah Rohmah, menggaungkan istighosah berjamaah sebagai bentuk perlawanan spiritual. “Kebijakan KDM menghancurkan marwah pesantren dan sekolah swasta. Mari kita satukan hati dan doa dalam istighosah berjamaah untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah dalam melawan ketidakadilan ini,” ajaknya.

Rapat yang dihadiri pengurus PWNU, PCNU kabupaten/kota, serta pimpinan lembaga dan badan otonom NU se-Jabar ini berlangsung dalam suasana khidmat namun penuh gelora. Tekad kuat NU untuk melawan kebijakan KDM yang dinilai zalim terpancar jelas, baik melalui istighosah berjamaah sebagai wujud perlawanan spiritual maupun langkah konstitusional dengan mendesak DPRD untuk mengoreksi kebijakan tersebut. (tur)

https://jabarekspres.com/berita/2025...kebijakan-kdm/

Coba jadi gubernur di jatim