Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan keprihatinan atas kondisi pendidikan nasional yang dinilainya belum merata dan jauh dari rasa keadilan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembahasan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mekeng menguliti ketimpangan distribusi anggaran pendidikan yang dinilai tidak mencerminkan pemerataan akses bagi seluruh rakyat.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan nasional.

"Di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ujar Mekeng dikutip Jumat (4/7/22025).

pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20 persen itu lebih banyak dipakai oleh pendidikan kedinasan," lanjutnya.

Ia menyarankan agar pendidikan kedinasan yang ditujukan untuk ASN level sarjana lebih baik dikurangi agar fokus anggaran dialihkan ke pendidikan dasar demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.

“Harusnya anggaran pendidikan kedinasan itu dimasukkan ke dalam Kementerian dan Lembaga masing-masing, jangan disentuh 20 persen ini. Yang menyedihkan juga, sudah anggarannya sedikit, dikurupsi pula,” ujarnya.

"Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Mekeng akhirnya juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan langsung ke Komisi XI. Tujuannya agar mereka bisa menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. (rpi)

https://www.tvonenews.com/ekonomi/34...garan?page=all

Lulusannya bisa langsung jadi ASN kan jadi wajar anggarannya besar kalau perlu ditingkatkan lagi