Mandat Presiden Prabowo kepada Gibran dianggap hanya sekadar pencitraan Pemerintah Indonesia.
12 Juli 2025 | 11.25 WIB

Ilustrasi Gibran Rakabuming Raka. TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus masalah pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Ketua I KNPB Pusat Warpo Sampari Wetipo menyebut mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran tersebut hanya sekadar pencitraan saja. Ia menilai penugasan menyelesaikan masalah di Papua seperti lagu lama yang diputar berulang kali oleh Pemerintah Indonesia.

“Mandat semacam ini membuat rakyat dan pejuang Papua sangat muak dan dianggap sebagai lagu lama yang terus menerus di putar ulang, seakan-akan pemerintah sedang serius, padahal omong-kosong belaka,” kata Warpo kepada Tempo, 11 Juli 2025.

Selain menolak mandat penugasan Gibran ke Papua, KNPB juga mengutuk sejumlah menteri kabinet Prabowo karena menjalankan program yang tidak berpihak langsung kepada rakyat Papua.

“Kami menilai bahwa sejumlah pembangunan proyek dan juga program di bidang kesehatan, pendidikan, serta perekrutan eksekutif dari enam provinsi di Papua adalah manusia-manusia yang tidak produktif,” kata Warpo. “Ini sengaja pemerintah rekrut untuk dijadikan boneka supaya orang Papua hidup dan mati dalam permainan orang Jakarta.”

Warpo mengatakan, daripada mengutus Gibran mengurusi Papua, KNPB mendesak agar pemerintah Indonesia membuka dialog yang melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau pihak internasional yang dianggap netral dan diterima kedua kubu.

Penolakan terhadap Gibran juga disampaikan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mempertanyakan kualifikasi Gibran menangani masalah Papua.

Menurut Sebby, daripada menugaskan Gibran, ia meminta Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Ia mengatakan penunjukkan Gibran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia di mata dunia internasional.

“Kami menilai penunjukkan Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang diakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyelesaian masalah konflik di Papua,” ujarnya, kemarin.

Adapun Gibran Rakabuming menyatakan siap melaksanakan penugasan khusus dari Prabowo untuk mengurus Papua. Bahkan, dia tak menampik kemungkinan akan berkantor di Papua. Sebab, kata dia, penugasan ke Papua sudah ada sejak Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

"Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya,” ujar Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu 9 Juli 2025.

Gibran tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun, dia menegaskan siap kapan pun ditugaskan. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, Gibran mengaku siap mulai ditugaskan ke Papua.
https://www.tempo.co/politik/komite-...-papua-1975499

KNPB menolak Wapres