Photo Author
Karolus Daot
- Sabtu, 12 Juli 2025 | 20:10 WIB

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You (CEPOSONLINE.COM/KAREL)
Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You (CEPOSONLINE.COM/KAREL)



CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, direncanakan akan berkantor di Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan.

Terkait ini ada statemen usulan yang cukup mencengangkan dari seorang tokoh agama, uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.

Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah. Ia berharap kehadiran Wapres di Papua tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kehadiran Wapres di Papua, saya sangat mengharapkan ini tidak hanya memenuhi tugas, tapi betul-betul bekerja untuk masyarakat Papua," ujar Uskup Yan di Jayapura, Sabtu (12/7/2025).

Uskup Yan menyarankan agar Gibran tidak hanya fokus pada koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat.

Menurutnya, pendekatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum sangat penting untuk memahami realitas di lapangan.

"Jangan hanya datang duduk di kantor kemudian dikawal ketat oleh pengawal. Tapi harus turun ke masyarakat, berbicara langsung dengan mereka, dengarkan apa yang mereka mau, apa masalah yang mereka hadapi," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai permasalahan di Papua mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur, membutuhkan perhatian dan kehadiran langsung pemerintah pusat.

Salah satu poin penting yang disampaikan Uskup Yan adalah perlunya dialog terbuka, bahkan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya, upaya ini bukan untuk mendukung perjuangan kelompok tersebut, tetapi untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi damai yang manusiawi.

"Bangun dialog dengan kelompok-kelompok khusus, sekalipun dengan KKB. Dengar apa jeritan hati mereka. Ini penting. Bukan berarti mengikuti kemauan mereka, tapi pemerintah bisa carikan solusi," ujarnya.

Uskup Yan menilai bahwa kelompok-kelompok yang menentang pemerintah lebih menginginkan kehadiran negara, pengakuan, dan penghargaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Kelompok-kelompok ini tidak minta uang dari negara. Mereka hanya mau dihargai dan diakui. Negara harus dengar keluhan mereka, lalu carikan solusi. Jika ini bisa dilakukan oleh Wapres, saya yakin tidak ada lagi konflik di tanah Papua," tambahnya.

Lebih lanjut, Uskup Yan menekankan pentingnya hasil dari dialog dan kerja-kerja Wapres selama di Papua dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah pusat.

"Semua dialog di akar rumput jangan hanya jadi catatan belaka, tapi jadi bahan evaluasi di pusat. Dari situ barulah dibuat program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua agar bisa hidup sejahtera," pungkasnya (*)
https://www.ceposonline.com/papua/19...e-papua?page=2


TPNPB-OPM Tawarkan Pemerintah Prabowo untuk Perundingan Damai

TPNPB-OPM menyatakan mereka menawarkan perundingan damai untuk alasan kemanusiaan.
12 Juli 2025 | 10.12 WIB
Mayor Amri Tabuni (kemeja biru) dan Sebby Sambom (kaos garis-garis). Dokumentasi TPNPB OPM
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua.

“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” kata juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam keterangan pada Jumat, 11 Juli 2025.

Sebby mengatakan alasan mereka menawarkan perundingan untuk alasan kemanusiaan. Sehingga 97.000 lebih warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.

Selain itu, perundingan diharapkan agar korban konflik mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan setelah mengungsi di berbagai daerah Papua.

“Disertao dengan penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua untuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara kami dan militer Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Sebby juga menanggapi penugasan khusus Prabowo untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Menurut Sebby, penunjukkan Gibran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian masalah HAM di Papua hanya sebagai pencitraan negara Indonesia di mata dunia internasional.

“Kami menilai penunjukkan Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang diakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyelesaian masalah konflik di Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menugaskan Gibran untuk menyelesaikan masalah di Papua. Bahkan, Gibran direncanakan berkantor di Papua. Rencana penugasan Gibran ke Papua awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada wapres untuk mengurusi masalah Papua. "Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.

Belakangan, Yusril mengklarifikasi bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua. Ia mengatakan yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden.

“Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Yusril menuturkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merujuk pada Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001. Badan ini memiliki tugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

Badan tersebut dibentuk Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan diketuai oleh wakil presiden dengan anggota terdiri dari menteri dalam negeri, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, menteri keuangan, serta satu orang wakil dari tiap provinsi di Papua.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat tak membesar-besarkan keputusan Prabowo yang menugaskan Gibran untuk mengurus Papua. Prasetyo mengatakan, sebagai wakil kepala negara, Gibran berwenang untuk mengunjungi Papua dalam rangka bekerja.

"Kalau (Gibran) berkunjung ke salah satu provinsi, apalagi Papua, kan enggak ada salahnya juga. Kalau perlu, ya, memang harus sering-sering berkunjung ke situ. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan seolah-olah seperti ada sesuatu," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Prasetyo mengatakan penugasan Gibran didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur bahwa percepatan pembangunan Papua dikoordinatori oleh wakil presiden. Sehingga ia menganggap bukan hal aneh ketika Gibran akan sering mendatangi Papua.

Adapun Gibran menyatakan siap melaksanakan penugasan khusus dari Prabowo untuk mengurus Papua. Bahkan, dia tak menampik kemungkinan akan berkantor di Papua. Sebab, kata dia, penugasan ke Papua sudah ada sejak Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

"Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya,” ujar Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu 9 Juli 2025.

Gibran tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun, dia menegaskan siap kapan pun ditugaskan. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, Gibran mengaku siap mulai ditugaskan ke Papua.
https://www.tempo.co/politik/tpnpb-o...-damai-1975486


saran uskup agar Wapres turun mendengarkan jeritan hati KKB dan masyarakat

KKB pun bersedia berdialog asal TNI ditarik semua dari Papua