JABAR EKSPRES – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengungkapkan fakta miris terkait kondisi para pekerja tambang di kawasan Karst Citatah.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja pada Disnakertrans Bandung Barat, Heni Asfahani menyebut, sebagian besar buruh tambang di wilayah tersebut masih menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung Barat.

“Dari perusahaan sendiri jarang yang memberikan upah sesuai dengan UMK,” ungkap Heni saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025).

Berdasarkan data yang dimiliki Disnakertrans Bandung Barat, sekitar 50 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Karst Citatah umumnya menerapkan sistem kerja borongan dan memperkerjakan buruh dengan status harian lepas.

Sistem ini kata dia membuat para pekerja hanya menerima bayaran jika ada pekerjaan, dan tanpa ada jaminan penghasilan tetap.

“Rata-rata pekerja dibayar harian. Jadi sistemnya take home pay. Kalau tidak kerja, tidak dapat uang. Upahnya sekitar Rp30.000 per hari,” ungkapnya.


Ia menambahkan, sulit untuk memastikan jumlah pasti buruh tambang yang tersebar di perusahaan-perusahaan besar maupun milik perorangan di kawasan tersebut.

Aktivitas tambang yang tidak terpusat dan berskala kecil lanjut dia, menyulitkan pendataan secara menyeluruh.


“Kita bukan hanya berurusan dengan pabrik berskala besar, tapi juga perusahaan kecil. Buruh biasanya bekerja ketika mobil pengangkut datang untuk bongkar barang. Jadi jam kerjanya tidak menentu,” jelasnya.

Meski begitu, Disnakertrans Bandung Barat berupaya memberikan perlindungan dasar kepada para buruh dengan membantu mendaftarkan mereka ke program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami tetap berusaha membantu, salah satunya dengan memfasilitasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja,” tandasnya. (Wit)

https://jabarekspres.com/berita/2025...nya-rp30-ribu/