Jakarta, CNBC Indonesia - Makin melemahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang hingga kuartal I-2025 meninggalkan level standarnya selama ini di kisaran 5%, yakni menjadi hanya 4,87% secara tahunan atau year on year, dipicu oleh satu sumber masalah krusial, yaitu permasalahan ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/7/2025).

"(Ekonomi makin lemah) memang banyak hipotesanya, tapi menurut saya, itu pasti terkait dengan hal yang utama dalam ekonomi RI, yaitu pekerjaan layak," tutur Arief.

Pernyataan Arief sebetulnya memang tak mengherankan, karena struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditopang utamanya koleh konsumsi rumah tangga dengan porsi mencapai 54,53%. Maka, ketika masyarakat pendapatannya lemah karena sistem ketenagakerjaan belum layak, akan langsung mempengaruhi daya belinya, yang pada akhirnya mempengaruhi laju ekonomi.

Arief pun menekankan, baik atau tidak nya sistem ketenagakerjaan di Indonesia seharusnya bukan ditentukan oleh tinggi atau rendahnya angka pengangguran atau tingkat pengangguran, karena terlalu longgarnya definisi pengangguran yang dianut RI.

Dalam menentukan penduduk yang bekerja atau tidaknya, BPS mengacu pada International Conference of Labour Statisticians yang menyebutkan bahwa waktu minimal agar dikatakan bekerja adalah satu jam selama sepekan. Padahal, menurut Arief, di negara maju acuan ini tak digunakan.

"Bukan masalah kerja apa enggak sekarang, saya selalu hati-hati untuk bilang itu, karena di Indonesia itu, pengangguran itu menurut saya bukan masalah yang serius, karena apa? karena pengangguran itu definisinya loose banget," ucap Arief.

Masalah ini diperburuk dengan belum adanya jaminan bantuan bagi masyarakat usia produktif ketika belum mendapatkan pekerjaan, sebagaimana di negara-negara maju. Makanya, di luar negeri, angka pengangguran cenderung lebih tinggi karena masyarakatnya berlomba untuk mendapatkan pendapatan yang layak ketimbang asal bekerja tapi gaji minim, karena negara menanggung biaya kebutuhan pokok.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia telah mampu meninggalkan level dua digit, bahkan selama masa krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19. Kini tingkat pengangguran terbuka atau TPT hanya 7,28%.

"Nah kalau di luar negeri, terutama di negara maju, bisa jadi pengangguran jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, karena mereka masih mampu ketika menganggur, karena ada yang bayar, negara. Kita tidak ada yang mampu untuk tidak bekerja, mati dia, sehingga pengangguran kita kecil, kerja apa saja walaupun cuma sejam seminggu," kata Arief.

Oleh sebab itu, yang tengah dirancang pemerintah saat ini, kata Arief ialah pemerintah ingin memperbaiki sistem ketenagakerjaan dengan fokus pada penyediaan pekerjaan yang layak, supaya memastikan daya beli masyarakat kuat, hingga akhirnya perekonomian dapat terus melaju dengan cepat dan merata.

"Karena, setiap tahunnya di Indonesia itu ada 6 juta orang yang seharusnya kalau dalam kondisi normal itu dia mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi mereka gagal mendapat pekerjaan layak," tutur Arief.

Sumur

Anda kerja hanya 1 jam seminggu? Selamat anda bukan pengangguran