8 July 2025 12:00 PM

Ketua Dewan Legislatif Pemerintah Sementara ULMWP, Mr. Buchtar Tabuni (tengah kemeja putih) didampingi tujuh anggota saat sesi foto bersama usai memimpin siding peripurna ke-1 di Waena, Sabtu, 5 Juli 2025. (Foto. Lawe Wandikbo/ULMW)

JAYAPURA – Hasil Kongres Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada tahun 2023 akhirnya ditindaklanjuti. Agenda pertama yang dilakukan adalah menggelar Sidang Paripurna pertama West Papua Council.

Disini Ketua West Papua Council, Bucthar Tabuni, secara resmi melantik ratusan anggota kongres yang terdiri dari Anggota Senat dan Legislative Council tingkat pusat, wilayah, dan daerah atau suku. Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Buchtar Tabuni.

“Demi nama kuasa Tuhan Yahwe Elohim, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Papua dan memegang teguh konstitusi serta cita-cita luhur bangsa Papua. Saya akan melaksanakan tugas sebagai anggota Senat dan Legislative Council dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan bangsa dan rakyat Papua. Saya bersumpah,” ucap para anggota senat yang baru menjalani pelantikan, disalah satu asrama mahasiswa di Waena, Sabtu (5/7).



Suasana sidang paripurna ke-1 Dewan Legislatif Pemerintah Sementara ULMWP di Port Numbay (Kota Jayapura)
Kegiatan ini sangat tertutup dan hanya yang menerima undangan saja yang bisa memasuki aula tempat kegiatan. Penjagaan juga dilakukan dari pagar depan. Tercatat ada sekitar 300 orang yang hadir pada kegiatan tersebut. Selain itu sidang paripurna ini juga membahas sejumlah agenda penting, antara lain denetapan struktur legislatif pusat, senat, wilayah, dan daerah.

Sidang Paripurna ke-1 di Port Numbay ini adalah sidang paripurna Dewan Legislatif pertama kalinya setelah Kongres ULMWP ke-1 pada November 2023 lalu di Kota Jayapura. Ada juga penetapan fraksi dan pembentukan komisi-komisi sesuai kebutuhan perjuangan.

“Ini adalah tonggak sejarah penting dalam perjuangan rakyat West Papua menuju penentuan nasib sendiri—melanjutkan semangat yang telah diletakkan oleh Dewan Nieuw Guinea Raad pada 1961,” beber Buchtar.

Dikatakan saat itu, rakyat Papua telah menyatakan kehendak politiknya untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri. Dan hari ini, dengan terbentuknya struktur legislatif yang sah dan representatif maka dengan sendirinya akan memperkuat fondasi pemerintahan sebagai bangsa yang siap berdaulat,” ujar Buchtar Tabuni.

Disini juga dilakukan penandatanganan sumpah jabatan dilakukan oleh perwakilan unsur pimpinan yang terdiri dari Ondo Bris Mbrambra (mewakili pusat), Permenas Wabdikbo (mewakili Senat), Pdt. Yakob Imbir (mewakili wilayah) dan Yanius Wenda (mewakili daerah/suku.

Lalu ada juga pembentukan empat komisi strategis berdasarkan prioritas perjuangan yakni Komisi Pertahanan dan Keamanan sebanyak 67 anggota, Komisi Hukum dan HAM sebanyak 46 anggota, Komisi Anggaran – 59 anggota, Komisi Politik dan Hubungan Luar Negeri – 57 anggota.

Selain itu, sidang merekomendasikan lahirnya beberapa organisasi lainnya semisal GR-PWP (Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua) diminta bertanggung jawab melengkapi struktur West Papua Council yang belum terbentuk di seluruh wilayah. Ada juga dibentuk Pansus untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) turunan yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan nasional bangsa Papua.”Jumlah keseluruhan anggota dewan yang dilantik adalah sekitar 3000 anggota resmi yang direkrut,” bebernya.

“Dengan berdirinya dewan ini, kami juga menyatakan kepada dunia bahwa rakyat West Papua tidak akan pernah tunduk pada pemerintahan kolonial. Kami memiliki struktur pemerintahan, kami memiliki legitimasi rakyat, dan kami memiliki tekad untuk merdeka dan berdaulat.Ini adalah cita-cita luhur kami,” tegas Buchtar.

Lalu untuk pengumuman resmi hasil sidang paripurna sekaligus seremonial penutupan akan dilakukan dalam waktu beberapa hari ke depan. Keputusan lain adalah mengangkat Benny Wenda sebagai Presiden, Rev. Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri sedangkan Buchtar Tabuni sendiri sebagai ketua Kongres dan Ketua Dewan Legislatif Pemerintah Sementara ULMWP. (ade)

https://cenderawasihpos.jawapos.com/...emerintahan/2/

ULMWP membentuk pemerintahan setelah beberapa tahun sebelumnya punya Presiden tapi nggak diakui sama KKB