Kolase Foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom (kanan). Sebby menegaskan Gibran tidak akan bisa menyelesaikan masalah Papua meskipun diperintahkan Presiden Prabowo untuk bekerja dari Papua. [Suara.com/ChatGPT]
Suara.com - Organisasi Papua Merdeka atau OPM, merespons negatif rencana Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ngantor dan bekerja menyelesaikan masalah Papua.

Sebby Sembom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua barat atau TPNPB–sayap militer OPM–bahkan mempertanyakan kualifikasi Gibran sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua.

Bagi TPNPB-OPM, kata Sebby, semua upaya pemerintah RI akan sia-sia bila tidak ada negosiasi politik langsung dengan pihaknya.

"Dia (Gibran) bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil," tegas Sebby kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).

Sejak dulu, kata dia, pemerintah RI yang berpusat di Jakarta seolah-olah mengetahui akar persoalan rakyat Papua.

Tapi kenyataannya, sambung Sebby, Pemerintah RI terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam serta menindas masyarakat Papua secara militer.

"Jadi, semua rencana RI akan percuma. Dengan terus melakukan operasi militer, pemerintah RI sendiri yang mempercepat Papua untuk merdeka," kata Sebby.


Presiden RI Prabowo Subianto. Dia berencana menugaskan Wapres Gibran untuk bekerja di Papua.
Perintah Prabowo
Sosok Wapres Gibran tak pernah lepas dari sorotan tajam sejak awal kemunculannya di panggung politik nasional.
Berbeda dari wakil presiden sebelumnya yang cenderung berada di balik layar, Gibran justru kerap menjadi pusat perhatian, tak jarang dalam konteks negatif.

Puncaknya, desakan agar DPR memakzulkannya dari kursi wapres kini mulai disuarakan oleh berbagai kalangan, termasuk forum purnawirawan TNI.

Di tengah riuhnya isu pemakzulan inilah, sebuah rencana besar dan tak terduga tengah dimatangkan di lingkaran Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mempersiapkan penugasan khusus bagi Gibran untuk terjun langsung mengatasi salah satu pekerjaan rumah paling pelik bangsa ini: permasalahan di Tanah Papua.

Rencana ini bukan sekadar penugasan biasa. Gibran digadang-gadang akan dibuatkan kantor di Papua, memaksanya untuk bekerja jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Secara resmi, narasi yang dibangun pemerintah adalah penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meredam konflik menahun di Bumi Cenderawasih.

Informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sebuah acara pada Rabu (2/7/2025), Yusril membeberkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril.

Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa rencana tersebut lebih dari sekadar wacana. Dengan adanya kantor permanen, Gibran diharapkan dapat merasakan dan memahami denyut nadi permasalahan secara langsung, tidak lagi hanya dari laporan yang sampai ke meja kerjanya di Jakarta.
https://www.suara.com/news/2025/07/0...isa-apa?page=2

kecaman KKB terhadap Wapres

Dua Rumah Bupati Puncak, Gereja, hingga Puskesmas Hangus Dibakar KKB

Paulus Pulo - detikKalimantan
Selasa, 08 Jul 2025 16:01 WIB

Foto: KKB bakar 2 unit rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni. (dok. Istimewa)
Puncak - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, membakar sejumlah bangunan. Di antaranya dua rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni. Selain itu, bangunan puskesmas hingga gereja juga ikut hangus terbakar.
Dilansir detikSulsel, peristiwa terjadi di Distrik Omukia pada Minggu (6/6). Kaops Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan KKB membakar sejumlah fasilitas kantor di Distrik Omukia.

"Aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas di Distrik Omukia, termasuk dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni yang sudah lama tidak ditempati," jelas Faizal dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

Satgas Damai Cartenz melaporkan setidaknya ada empat bangunan lain yang turut dibakar. Yakni masing-masing satu unit gereja, rumah dinas pemda, puskesmas, dan bangunan sekolah.

Menurut Faizal, dua rumah milik Bupati Elvis Tabuni tersebut dibakar karena dianggap sebagai pos militer. Narasi tersebut dibantah oleh Faizal.

"Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka serta memengaruhi dan menghasut warga, sedangkan hal tersebut tidaklah benar," tukasnya.

Faizal mengatakan tidak ada korban jiwa dalam pembakaran ini. Para pelaku masih dalam pengejaran demi memastikan keamanan di wilayah tersebut.

"Satgas Ops Damai Cartenz akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua untuk menciptakan Papua yang aman dan damai dari kelompok kriminal bersenjata," imbuhnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menambahkan bahwa KKB hendak memprovokasi warga di balik aksi pembakaran itu. Ada pernyataan dari juru bicara TPNB OPM Sebby Sambom yang menuding penempatan pasukan militer di lokasi kebakaran.

"Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat," beber Yusuf.

Yusuf menjelaskan, KKB kerap menggunakan strategi perlawanan terhadap 'militerisasi' fasilitas sipil dalam aksi semacam ini. Pelaku disebut hendak menarik simpati internasional serta membangun dukungan masyarakat lokal.

"Sudah menjadi kebiasaan KKB, apabila pihak mereka melakukan kejahatan pembunuhan terhadap warga sipil, mereka selalu menyebut korbannya adalah aparat militer Indonesia yang menjadi mata-mata, namun faktanya yang mereka lakukan adalah membunuh warga sipil yang tidak bersalah," tegasnya.

https://www.detik.com/kalimantan/huk...s-dibakar-kkb.

beberapa bangunan bahkan gereja pun dibakar KKB