Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, menyampaikan seruan tegas bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memutuskan hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel.

Hal ini disampaikannya dalam pidato di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, ketika ia mempresentasikan laporan mengenai keterlibatan puluhan perusahaan dalam agresi Israel ke Palestina.

Ia menekankan perlunya melakukan embargo senjata total terhadap negara tersebut dan menarik dukungan internasional terhadap "ekonomi genosida" yang dijalankan oleh Israel.

Albanese mengungkapkan bahwa situasi di Palestina bagaikan kiamat akibat agresi Israel, yang disebutnya sebagai salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern.

Ia menekankan perlunya melakukan embargo senjata total terhadap negara tersebut dan menarik dukungan internasional terhadap "ekonomi genosida" yang dijalankan oleh Israel.

Albanese mengungkapkan bahwa situasi di Palestina bagaikan kiamat akibat agresi Israel, yang disebutnya sebagai salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern.


Ketika Genosida Jadi Ladang Untung

Dalam laporan yang berjudul “From Economy of occupation to Economy of Genocide”, disebutkan bahwa sejumlah perusahaan termasuk raksasa teknologi hingga perusahaan agrikultur turut terlibat dalam genosida terhadap rakyat Palestina.

Perusahaan-perusahaan tersebut ikut ‘membantu’ Israel melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina, mulai dari memasok senjata, hingga membantu ekspansi Israel di tanah yang diduduki rakyat Palestina.

Laporan tersebut menyoroti bagaimana perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina. Di sisi lain, para pemimpin politik pun tidak dapat menghentikan pertumpahan darah di Palestina.

“Terlalu banyak entitas perusahaan yang mengambil untung dari ekonomi pendudukan ilegal Israel, apartheid, dam sekarang, genosida,” dikutip dari Al Jazeera.

Selain mengungkap daftar perusahaan, laporan ini juga menyerukan kepada dunia internasional untuk tidak tinggal diam.

Sektor swasta yang terlibat dalam genosida Israel di Palestina harus dimintai pertanggungjawaban dan dihadapkan pada proses hukum atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum internasional.

Dalam pidatonya, Albanese juga menyebutkan bahwa setiap negara dan perusahaan memiliki tanggung jawab prima facie untuk mengakhiri hubungan dengan Israel.

Maksudnya, setiap negara dan perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memutus hubungan dengan Israel—tanpa perlu pembuktian lebih lanjut—karena keterlibatan Israel dalam penindasan di Palestina, yang secara jelas merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Ada tanggung jawab prima facie pada setiap negara dan entitas perusahaan untuk sepenuhnya menjauhkan diri atau mengakhiri hubungan mereka dengan ekonomi pendudukan ini,” ungkap Albanese, dikutip dari Al Jazeera.

Albanese juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa individu maupun perusahaan yang mengambil keuntungan dari penindasan di Palestina. Hal ini disampaikannya kepada para wartawan setelah pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa Bursa efek Tel Aviv mengalami peningkatan pesat setidaknya 200% dalam hampir 21 bulan perang.

Sementara Bursa efek Tel Aviv mengumpulkan sebanyak lebih dari $220 miliar, rakyat Palestina mengalami penderitaan akibat agresi yang dilakukan Israel.

“Jelas, bagi sebagian orang, genosida itu menguntungkan.”

Laporan Albanese Jadi Senjata Hukum dan Etika untuk Boikot Perusahaan Pendukung Genosida


Gabriel Elizondo dari Al Jazeera menyebut laporan Albanese sangat mengesankan dan mendalam. Laporan tersebut memiliki 440 sitasi yang mendukung klaim-klaim di dalamnya.

Tidak hanya berpotensi digunakan untuk menuntut perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam genosida Israel, laporan ini juga merupakan sumber penting bagi konsumen di seluruh dunia untuk menekan perusahaan-perusahaan yang terlibat, misalnya dengan aksi boikot.

“Laporan ini mencantumkan perusahaan-perusahaan karena, seperti yang dikatakan Albanese, ia ingin agar setiap warga negara dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai apa yang mereka beli, perusahaan mana yang bertransaksi dengan mereka,” ujar Elizondo.

Elizondo juga mengungkapkan bahwa Albanese telah mengirim surat kepada 48 perusahaan yang terlibat, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan yang disebutkan dalam laporan.

Namun demikian, hanya 18 perusahaan yang merespon, dan dari angka tersebut, hanya sebagian kecil yang melakukannya dengan itikad baik.


Tanggapan Israel: “Laporan Tidak Berdasar Secara Hukum”

Dilansir dari Al Jazeera, ketika diminta untuk menanggapi pidato Albanese, misi diplomatik Israel di Jenewa tidak segera merespon permintaan tersebut.

Pada awal pekan ini, mereka akhirnya merespon dengan menyebut laporan Albanese “tidak berdasar secara hukum, memfitnah dan merupakan pelecehan terhadap jabatannya”.





Chevron bukan baru masuk lagi ke Indonesia belakangan ini ???

Wah banyak juga sampai ada perusahan minyak BP SPBU nya ada di Indonesia.

Air BNB

Alliance (ini bukan perusahaan asuransi)