Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap aktivitas yang berkaitan dengan perilaku gay. Permintaan ini disampaikan agar tidak muncul penegakan hukum oleh masyarakat yang bisa berujung pada tindakan anarkis.

“Kami minta kepada aparat agar ini (aktivitas gay) dibereskan, dilarang, dan dibubarkan. Jangan sampai masyarakat turun tangan sendiri karena itu bisa melahirkan anarkisme,” ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, dalam keterangan pers di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Kiai Cholil menegaskan bahwa aparat harus segera bertindak sebelum masyarakat mengambil langkah sendiri. Menurutnya, tidak boleh ada tempat di Indonesia yang seakan menjadi ruang legal untuk pesta atau aktivitas gay.

“Jangan sampai ada tempat-tempat yang seolah legal untuk pesta gay. Aparat harus sigap dan segera membubarkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam pandangan Islam, perilaku gay menyalahi kodrat Allah SWT yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ia menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang perlu diberi pemahaman, diingatkan, dan diarahkan ke jalan yang benar.

“Gay adalah kelainan yang harus kita kasihani dan kita obati agar menjadi orang normal. Laki-laki menyukai perempuan, itu fitrah manusia,” jelasnya.

Kiai Cholil juga menyinggung bahwa perilaku sesama jenis dilarang keras dalam Islam dan mendapat hukuman berat. Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut mendatangkan mudharat baik dari sisi agama, sosial, maupun kesehatan, termasuk risiko penyakit seperti HIV dan sifilis.

“Setiap larangan Allah pasti ada alasan dan dampak buruknya. Kita harus beri pemahaman kepada keluarga dan sahabat kita agar menjauhi perilaku tersebut karena membawa kenistaan,” pungkasnya.

MUI berharap, dengan langkah proaktif aparat penegak hukum, potensi konflik sosial akibat keresahan masyarakat bisa dihindari, dan nilai-nilai moral bangsa tetap terjaga.***

https://alkhairaat.com/mui-desak-apa...gah-anarkisme/

Save palestina