PADA hari pertama sekolah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan seluruh siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berjalan kaki sekitar satu kilometer atau memasuki zona menuju ke sekolah.



Jika para siswa diantar oleh orangtua dengan kendaraan bermotor, mereka harus turun di spot tertentu untuk selanjutnya berjalan kaki menuju sekolah. Peraturan tersebut akan diberlakukan mulai Selasa (18/7) besok.



"Selama ini sudah mulai hilang budaya berjalan kaki, para siswa SD dan SMP akan diwajibkan untuk berjalan kaki sekitar 1 kilometer menuju sekolahnya," jelas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di kantornya, Senin (18/7).



Dedi menyadari langkahnya ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari para orangtua nantinya. Namun, menurut dia, budaya berjalan kaki sebetulnya membuat anak menjadi sehat. Aturan itu pun akan dilakukan di sekolah kawasan perkotaan yang tak menganggu akses jalan umum dan lalu lintas.



"Gagasan ini akan diterapkan besok, besok pagi kita lihat penerapannya secara langsung. Jadi para orangtua boleh mengantarkan anaknya pakai mobil dan motor, tapi dalam jarak sekitar satu kilometer ke sekolah diturunkan untuk berjalan kaki," ungkapnya.



Siswa wajib berjalan kaki ini akan diujicobakan di beberapa sekolah SMP kawasan perkotaan, mulai dari pelajar di SMP Negeri 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. Program ini pun sebagai bentuk penyetaraan siswa sekolah yang sama-sama bisa mendapatkan pendidikan tanpa harus dibeda-bedakan oleh status ekonomi.



Dedi berharap setiap pagi di tiap sekolah tersebut tak terjadi lagi kemacetan dan kesemrawutan kendaraan orangtua siswa di depan gerbang sekolah seperti selama ini. Namun, bagi siswa yang menggunakan sepeda dari rumahnya ke sekolah masih bisa dan justru sama menyehatkan dengan berjalan kaki. (OL-2)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...lah/2017-07-17

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Polisi belum Tetapkan Tersangka Kecelakaan Maut Probolinggo

- BNPB Distribusikan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Babel

- Golkar Tunggu Surat Resmi KPK terkait Novanto