JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon masih memperdebatkan diksi "massal" dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998.


Ia pun membandingkannya dengan peristiwa pembantaian warga sipil di Nanjing, China, oleh tentara Jepang yang memakan 100.000 sampai 200 ribu korban jiwa.

Menurutnya, diksi "massal" mengandung makna terstruktur dan sistematis dalam sebuah peristiwa.

"Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis. Di Nanjing, korbannya diperkirakan 100.000 sampai 200.000, di Bosnia itu antara 30.000 sampai 50.000. Nah, di kita, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi, dan saya mengutuk dengan keras," ujar Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (2/7/2025).


Fadli Zon mengaku siap berdiskusi terkait kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Tegasnya, ia tak menyangkal terjadinya kasus tersebut.

Kendati tak menyangkal, ia tetap memiliki keraguan terhadap pendokumentasian peristiwa pemerkosaan massal 1998.


Dalam rapat dengan Komisi X, Fadli Zon menyinggung pernyataan aktivis hak asasi manusia (HAM) Sidney Jones, yang disebut kesulitan menemukan korban secara langsung dalam investigasi.

"Ini Majalah Tempo yang baru terbit pada waktu itu tahun '98, dibaca di sini dan bisa dikutip bagaimana mereka juga melakukan (investigasi)," ucap Fadli sambil mengangkat Majalah Tempo.


"Kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi tiga bulan soal rudapaksaan massal itu, ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban," sambungnya.

Fadli juga mengaku telah membaca laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998.

Namun, ia tetap menekankan perlunya pendalaman akurasi data agar tidak bermuara kepada kesimpulan yang menyesatkan.


"Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyampingkan ketelitian. Pendokumentasian yang kokoh itu masalahnya," ujar politikus Partai Gerindra itu.

52 Korban Pemerkosaan
Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mempertanyakan pengertian "massal" yang diutarakan Fadli Zon terhadap kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998.

Pasalnya, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 telah mendeskripsikan adanya 52 korban pemerkosaan.

"52 kasus itu lebih satu kasus pun itu sudah merupakan pelanggaran HAM. Bagaimana kalau 52, kenapa itu bisa dikatakan tidak massal? Jadi, apa yang dimaksud Fadli Zon dengan kata massal, itu juga satu hal yang perlu kita pertanyakan ya," ujar Wakil Ketua Transisi Komnas Perempuan Sondang Frishka di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

"Apakah lebih dari satu bukan massal?" sambungnya menegaskan.

Ia menegaskan, satu korban sudah terlalu banyak dalam prinsip hak asasi manusia (HAM). Namun, Fadli Zon justru memperdebatkan istilah "massal" pada kasus pemerkosaan Mei 1998.

"One victim is too many, kalau prinsipnya pelanggaran HAM. Jadi, kami menentang keras hal itu (pernyataan Fadli Zon)," ujar Sondang.

Oleh karena itu, ia mendesak Fadli Zon untuk kembali membaca laporan TGPF yang memaparkan dengan jelas ihwal jumlah korban pemerkosaan pada Mei 1998.

"Kembalilah kepada data. Di data, di dalam TGPF sudah jelas disebutkan ada berapa banyak korban yang memang diterima," ujar Sondang.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/202...rbannya-100000