Jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori lansia tetapi masih tetap bekerja terus meningkat. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja yang berkategori lansia mencapai 55,32% pada 2024. Angka itu naik signifikan jika dibanding 2015 yang hanya kisaran 46,53%.


Mayoritas pekerja lansia, tepatnya 84,75%, bekerja di sektor informal. Jumlah kelompok lansia yang berusaha sendiri sebanyak 33,37% sedangkan mereka yang berusaha tetapi dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar jumlahnya mencapai 28,46%. Sisanya adalah pekerja bebas (9,54%) dan pekerja keluarga atau tidak dibayar (13,37%).

Data BPS menunjukkan 53,91% lansia berstatus kepala rumah tangga. Dari sisi jaminan sosial, hanya 4% lansia yang memiliki akses terhadap bantuan sosial. Sebanyak 14% lansia memiliki tabungan, jaminan hari tua atau pensiun, terutama lansia dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dosen kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Handy Lubis berpendapat penuaan penduduk merupakan salah satu problem yang mesti dihadapi pemerintah. Orang tua yang sudah lansia kerap tak lagi produktif dan tak punya tabungan sehingga menjadi tanggungan bagi kaum gen Z dan milenial.


Rissalwan mengusulkan pemerintah menyusun kebijakan perlindungan sepanjang hayat bagi semua lansia, tak hanya untuk kalangan ASN. Apalagi, mayoritas lansia kini bekerja di sektor informal dan masih jadi tulang punggung keluarga.

"Jadi, kita bisa melihat sekarang kecenderungannnya orang-orang lansia itu ada di keluarga miskin yang tidak mampu memberikan layanan dasar. Layanan dasar itu artinya ada makanan, kesehatan," kata Rissalwan kepada Alinea.id, Selasa (1/7).


Rissalwan mengatakan perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan lansia perlu dikonsep bermodel asuransi oleh negara seperti BPJS. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sokongan pendampingan perawatan kesehatan bagi lansia yang sakit.

Ia mencontohkan program pasukan putih yang digagas Pemprov DKI Jakarta.
"Kan salah satu kebutuhan dasar lansia adalah kesehatan. Jadi lansia itu untuk mendapatkan kesehatan itu butuh kesehatan lebih terjamin. Dengan pasukan putih, ada jemput bola," kata Rissalwan.


Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar sepakat pemerintah perlu mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif. Data BPS menunjukkan working life expectancy (WLE) lansia dipoyeksikan membaik. WLE lansia pada usia 60-64 tahun naik dari 7,7 tahun pada 2020) menjadi 8,7 tahun pada 2040.

Di sisi lain, lansia yang tidak lagi produktif di Indonesia kebanyakan berkategori miskin. Mereka kerap jadi tanggungan generasi sandwich, istilah yang merujuk pada kelas pekerja yang menanggung beban finansial ganda, yakni bertanggung jawab merawat orang tua dan membiayai anak-anak mereka.

"Rata-rata sudah di atas 12%. Kenapa miskin di usia lanjut? Karena memang program jaminan sosial yang ada saat ini tidak dimaksimalkan perannya oleh pemerintah," kata Timboel kepada Alinea.id.


BPJS Watch mencatat jumlah peserta jaminan pensiun yang aktif membayar iuran sebanyak 15.067.370 orang. Sebanyak 10.106.281 pekerja ialah laki-laki dan 4.961.089 peserta merupakan perempuan. Pada program JHT, peserta laki-laki sebanyak 12.544.134 orang dan perempuan sebanyak 6.021.077 orang.

Menurut Timboel, terjadi ketimpangan kepemilikian tabungan hari tua pada program JHT dan JP antara pria dan perempuan. Hal ini disebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang juga tidak berimbang. Mengacu pada data BPS, Februari 2025, TPAK pria sebesar 84,34% dan TPAK perempuan sebesar 56,7%.

"Sebanyak 59,4% angkatan kerja kita itu adalah pekerja informal, tetapi yang diberikan akses itu hanya pekerja formal. Pekerja mikro sendiri tidak diwajibkan. Ini yang mengakibatkan persoalan akses untuk mendapat jaminan pensiun," kata Timboel.

Kebijakan itu, jelas Timboel, tak sejalan dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pada beleid itu, ditegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib.

Menurut Timboel, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan kompensasi PHK semestinya diarahkan untuk menyokong daya beli pekerja di masa tua Ia mengusulkan agar pekerja miskin seperti pemulung, nelayan, dan petani ditanggung jaminan hari tuanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Selain itu, perlu ada home care, kemudian consulting telemedia, tapi ada juga perawat yang datang. Selain itu, melayani juga paliatif. Ini memang juga harus didorong untuk perbaikan akan melindungi di masa tua," kata Timboel.

Problem global

Dosen kesejahteraan sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Rahmawati mengatakan pembengkakan jumlah lansia merupakan fenomena global. Artinya, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami penuaan generasi tersebut.

Itu terlihat dari peningkatan harapan hidup masyarakat Indonesia. Dari semula di bawah 70 tahun, sekarang rata-rata harapan hidup warga Indonesia mencapai 72 tahun untuk perempuan dan 72 tahun untuk laki- laki.

Pemerintah, lewat BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya sudah berupaya melindungi lansia dalam bentuk program JHT atau JP. Sayangnya, menurut Rahmawati, program-program itu kurang berhasil karena hanya diikuti oleh segelintir orang.

"Beberapa penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang asuransi masa tua, budaya ketergantungan kepada konsep berbakti kepada orang tua, dan hampir 60% masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal," kata Rahmawati kepada Alinea.id.

Rahmawati mengusulkan sejumlah solusi untuk memperkuat perlindungan bagi para lansia yang sudah tak lagi produktif. Pertama, perlu ada kolaborasi antara berbagai pihak supaya program pensiun hari tua bisa optimal, semisal dengan membentuk gerakan "Lansia Mandiri".

Kedua, peningkatan kompetensi warga jelang lansia supaya mereka tidak membebani anak di usia tua. Ketiga, sosialisasi kepada pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor informal lainnya untuk memfasilitasi tabungan jaminan pensiun untuk masa tua karyawan.

Keempat, peningkatan layanan akses untuk menjadi peserta dan klaim jaminan pensiun termasuk di daerah yang jauh dari perkotaan. Seiring itu, perusahaan bisa memberikan kelonggaran atau fleksibilitas waktu kerja bagi pekerja kalangan generasi Z atau milenial yang sedang merawat lansia yang sakit.

"Apalagi sekarang sudah ada budaya work from home (WFH) dan jaringan internet yang luas sehingga pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, bisa diselesaikan di rumah sambil menemani oang tua yang sakit," kata Rahmawati.

https://www.alinea.id/amp/peristiwa/...ungi-b2nqJ9RNh

Satu2nya harapan ke anak, tapi anaknya kadang juga masih berjuang makin beban kalo banyak generasi sandwich, dan banyak lansia yg masih berjuang di jalanan