Salah satu perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia.
Fachri Audhia Hafiez • 2 July 2025 16:59

SHARE NOW

Alasan Koalisi Masyarakat Geruduk Rapat DPR: Kecam Fadli Zon soal Pemutihan Sejarah
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah yang justru membuat kegaduhan di publik.

"Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri, untuk kemudian meminta maaf kepada publik, dan juga mengakui kesalahannya dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah," kata salah satu perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia, di Jalan Palmerah Timur, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.

Jane mengatakan interupsi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil juga sebagai simbolisasi protes. Dia meminta proyek penulisan ulang sejarah disetop.

Dia menyoroti penyangkalan Fadli soal kasus pemerkosaan Mei 1998. Padahal, kasus itu benar terjadi dan menjadi sejarah kelam yang perlu diketahui masyarakat.

"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi, berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya," ujar Jane.


Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat Komisi X DPR. Pantauan Metrotvnews.com, raker itu sejatinya membahas anggaran Kementerian Kebudayaan. Namun, rapat berkembang dengan membahas polemik penulisan ulang sejarah, serta penyangkalan Fadli soal pemerkosaan 1998.

Momen interupsi Koalisi Sipil Melawan Impunitas terjadi usai para anggota dewan menyampaikan pendapatnya ke Fadli. Kemudian, beberapa orang dari koalisi meneriakkan sejumlah kalimat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, hentikan pemutihan sejarah, dengarkan suara korban," ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil di balkon Komisi X DPR.

Mereka menolak gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto. Mereka meneriakkan itu secara berulang-ulang.

"Tolak gelar pahlawan Soeharto, hentikan pemutihan sejarah, lawan sisa-sisa orde baru," ucap mereka.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta aksi tersebut dihentikan. Dia meminta petugas pengamanan DPR untuk menetralisir kondisi.

"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing," ujar Lalu.

Fadli melihat aksi koalisi masyarakat sipil dan tersenyum dari ruang rapat. Usai rapat, dia menanggapi santai aksi itu.

"Ya biasalah, saya juga dulu pernah begitu. Menurut saya aspirasi," kata Fadli.

https://www.metrotvnews.com/read/NrW...utihan-sejarah




Fadli Zon Segera Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah sebelum Dirilis

Rabu, 2 Juli 2025 | 17:00 WIB
SM
SM
Penulis: Salman Mardira | Editor: SMR
Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Antara/Fauzan)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah nasional dan tetap ditargetkan selesai pada Agustus 2025, meski banyak menuai kritik.

Fadli menyebut saat ini pemerintah bakal segera melakukan uji publik terkait penulisan ulang sejarah. Nantinya, pihaknya bakal melibatkan sejumlah perguruan tinggi hingga para ahli sejarah.

"Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis ya bulan Juli ini," katanya kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Fadli menjelaskan uji publik tersebut dilakukan guna melihat respons hasil riset dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut.

Selain itu, uji publik juga bertujuan melengkapi data-data yang dibutuhkan apabila sejumlah perguruan tinggi maupun para ahli memberi masukan.

"Jadi enggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan," kata Fadli.

Nantinya, kata Fadli, seusai uji publik tersebut, pihaknya bakal merilis hasil akhir proyek penulisan ulang sejarah.

Dia menargetkan proyek tersebut bakal rampung pada Agustus 2025 agar bisa diluncurkan pada momen HUT ke-80 Republik Indonesia.

"Kita ingin ada satu yang menjadi satu tonggak (sejarah). Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah," kata Fadli.

"Saya itu melihat bahwa kita ini kan membutuhkan sejarah kan? Supaya anak cucu kita tahu sejarah kan? Masa kita enggak boleh menulis buku sejarah?" imbuhnya.

Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan proyek penulisan ulang sejarah dibutuhkan oleh pemerintah lantaran belum ada pembaruan terkait hal tersebut.

"Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie yang terakhir dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini," ucapnya.

"Termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia," imbuhnya.
https://www.beritasatu.com/nasional/...ebelum-dirilis

semoga lancar