Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 197 triliun hingga semester I 2025.

Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

"Namun kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Selasa (1/7/2025).

Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp 1.210,1 triliun, atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1.320,7 triliun.

Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp 1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

Bendahara Negara itu menuturkan, belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp 52,8 triliun hingga semester I. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah membiayai belanjanya di luar pembayaran bunga utang.

Adapun Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun akan mencapai 2,78 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp 662 triliun.

Ajukan Penggunaan Sisa Anggaran Lebih ke DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

“Defisit totalnya Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (1/7/2025).

Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp 457,5 triliun.

Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.

“Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.
Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp 3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025.