Bloomberg Technoz, Jakarta - Polri memastikan penertiban terhadap kendaraan dengan muatan berlebih (overload) dan dimensi berlebih (over dimension) atau ODOL tidak menargetkan sopir sebagai tersangka. Penindakan terhadap ODOL akan menyasar perusahaan atau korporasi.

“Kami pastikan bahwa sopir tidak akan dijadikan tersangka dalam pelanggaran over dimension. Fokus penanganan diarahkan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti korporasi atau karoseri,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Jumat (27/6/2025).

Berdasarkan sisi hukum, kata dia, over dimension merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 277, sementara overload tergolong dalam pelanggaran administratif dalam Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas.

Berdasarkan data Korlantas, dalam satu tahun terjadi lebih dari 152 ribu kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 26.839 jiwa.

“Dalam satu hari, 80 hingga 90 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Ini bukan sekedar angka, ini nyawa manusia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa kebijakan ini bukan hal yang baru, melainkan kebijakan yang telah memiliki dasar hukum sejak tahun 2009.

“Peraturan mengenai overload dan over dimension sudah ada sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi bukan sesuatu yang baru, ini sudah berlaku selama 16 tahun,” kata Dudy.

"Dari 2017 sampai 2023 itu enam tahun. Jadi sudah ada kesepakatan, tapi kemudian terjadi penundaan dan akhirnya tidak dijalankan,” katanya.

Dudy menegaskan bahwa pemerintah saat ini hanya ingin melaksanakan aturan yang sudah ada, bukan menciptakan regulasi baru.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...api-korporasi/


Ya ini paling bener, perusahaan yg nyuruh supir bawa mobil ODOL yang mustinya ditindak lebih keras.