Marape tolak usulan kunjungan menteri MSG ke Indonesia : Itu turunkan level keterlibatan

Ia mengatakan bahwa isu West Papua sudah ditangani di tingkat tertinggi melalui Forum Kepulauan Pasifik dan bahwa melakukan kunjungan Menteri Luar Negeri saat ini akan menurunkan tingkat keterlibatan dan berisiko merusak jalur yang telah dibangun dengan hati-hati dan penuh hormat bersama Indonesia.
Admin1Nuevaterra Mambor

Pertemuan para pemimpin kawasan Melanesia dalam KTT Pemimpin MSG ke-23 di Suva, Fiji - Dok Gov PNG
SHARE
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape telah menyerukan kepada negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) untuk kembali memasukkan West Papua dan New Caledonia ke dalam agenda keanggotaan penuh MSG.
Berbicara di KTT Pemimpin MSG ke-23 di Suva, Fiji, pekan ini, Marape mengatakan bahwa meskipun dialog tingkat tinggi dengan Indonesia (mengenai West Papua) dan Prancis (mengenai New Caledonia) harus terus dilanjutkan, secara budaya hal itu “bukan cara Melanesia” jika tidak memberikan mereka tempat di meja perundingan.

Berkaitan dengan usulan kunjungan Menteri Luar Negeri MSG ke provinsi-provinsi Melanesia di Indonesia yang disampaikan para pemimpin MSG, Marape dengan tegas menentang usulan tersebut.

“Papua Nugini dengan hormat tidak mendukung usulan ini,” kata Marape.

Ia mengatakan bahwa isu West Papua sudah ditangani di tingkat tertinggi melalui Forum Kepulauan Pasifik dan bahwa melakukan kunjungan Menteri Luar Negeri saat ini akan menurunkan tingkat keterlibatan dan berisiko merusak jalur yang telah dibangun dengan hati-hati dan penuh hormat bersama Indonesia.

Marape juga menyatakan dukungan kuatnya terhadap rakyat Kanak di New Caledonia. Ia menegaskan hak untuk menentukan nasib sendiri tercantum dalam hukum internasional dan harus dihormati.

Dia menyerukan agar dialog terus dilanjutkan dan solusi politik damai di bawah bimbingan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Marape menekankan bahwa semua penunjukan harus mengikuti Perjanjian MSG dan tidak bergantung pada pengaturan ad hoc di masa lalu. Dia juga merekomendasikan agar negara anggota mengirimkan staf untuk membantu Sekretariat MSG melaksanakan keputusan para pemimpin, karena beberapa di antaranya, menurutnya, belum menunjukkan kemajuan selama lebih dari sepuluh tahun.

Marape mendesak adanya pedoman yang lebih jelas mengenai siapa yang dapat menjadi Anggota Asosiasi atau Pengamat, dengan alasan kriteria saat ini tidak jelas dan dapat menimbulkan kebingungan.

“Sekretariat harus menyajikan pedoman keanggotaan yang diperbarui pada Pertemuan Pejabat Tinggi berikutnya,” tambahnya.

Baik West Papua maupun New Caledonia saat ini memiliki status pengamat di MSG, yang meliputi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Fiji.

PNG mengakui West Papua sebagai provinsi Indonesia, sehingga pernyataan Marape di Suva merupakan pergeseran halus yang mungkin mengganggu Jakarta. Penduduk West Papua telah memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia sejak 1969.

Marape menegaskan kembali dukungan PNG terhadap proses dialog tingkat tinggi yang didukung oleh Pacific Islands Forum (PIF) dengan Indonesia, menekankan pentingnya menghormati kedaulatan sambil mempromosikan hak-hak Melanesia.

“MSG memiliki tanggung jawab terhadap semua orang Melanesia—baik di Indonesia yang berdaulat, Selat Torres di bawah kedaulatan Australia, maupun di tempat lain. Pembahasan kita harus melindungi hak-hak rakyat tanpa melanggar batas-batas nasional,” katanya.

Dia mengatakan surat-surat akan dikirim ke Paris dan Jakarta yang mencerminkan posisi bersatu MSG terkait West Papua dan New Caledonia.

Marape memuji partisipasi Indonesia dalam dialog MSG dan menegaskan bahwa hal itu tidak melanggar kedaulatan, melainkan memperkuat tanggung jawab Melanesia dan ikatan budaya.

Dia menggambarkan MSG sebagai tonggak utama Forum Kepulauan Pasifik di masa-masa yang tidak pasti dan mendesak anggota untuk mempertahankan identitasnya sambil melengkapi mekanisme regional yang lebih luas.

Marape mendesak negara-negara MSG untuk memperkuat ikatan budaya dan nasib bersama mereka, merujuk pada peradaban Lapita kuno untuk menekankan asal usul bersama.

Budaya Lapita adalah nama yang diberikan kepada kelompok masyarakat Austronesia pada masa Neolitik yang menetap di Kepulauan Melanesia melalui migrasi laut pada sekitar tahun 1600 hingga 500 SM.

“Meskipun batas-batas modern kita dibentuk oleh proses kedaulatan dan sistem PBB, MSG harus mencerminkan kesatuan budaya dan nasib bersama kita,” jelas Marape.

“Saat PNG memperingati 50 tahun kemerdekaannya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari MSG yang telah mendampingi kami—dan kami menantikan untuk tumbuh lebih kuat bersama dalam 50 tahun ke depan,” ujarnya mengakhiri. (*)

https://jubi.id/headline/2025/marape...-keterlibatan/



isu Papua