TNI Akan Telusuri Dalang di Balik Petisi Tolak RUU TNI dan Indonesia Gelap




TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berniat menelusuri dalang atau aktor di balik petisi soal RUU TNI dan isu Indonesia Gelap. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi sebagai tindak lanjut dalam menyikapi pernyataan tersangka kasus perintangan penyidikan Marcella Santoso dalam video permohonan maafnya yang kemudian ia sendiri bantah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, Marcella memang tidak terlibat langsung di lapangan dalam menyebarluaskan isu-isu tersebut. Namun, ia meyakini ada pihak lain seperti buzzer, lembaga swadaya masyarakat, perseorangan, atau yayasan yang menerima aliran dana dari Marcella untuk menyebarluaskan isu-isu itu, termasuk soal petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap.

“Artinya nanti kan kita mencari tahu siapa sih sebenarnya aktor di belakang ini semua, dan kenapa, apa motivasinya, motifnya apa, sehingga kenapa (mempermasalahkan) RUU TNI,” kata Kristomei kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat, 20 Juni 2025.

BACA JUGA

Tagar #IndonesiaGelap memang sempat ramai di media sosial pada Februari 2025, beriringan dengan aksi demonstrasi yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Munculnya tagar tersebut turut mengiringi narasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI (RUU TNI) serta kebijakan lainnya yang dinilai kontroversial.

Adapun menurut Kristomei, tidak ada perubahan signifikan dalam revisi undang-undang tersebut yang perlu diributkan hingga membuat keriuhan. “Karena undang-undang TNI nomor 3 tahun 2025 dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2024, enggak ada bedanya sebenarnya, hanya perpanjang usia saja perbedaannya di situ dan hanya perluasan di lembaga-lembaga tertentu, yang sementara TNI sendiri sudah ada di situ,” ujar dia.

BACA JUGA

Ia menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Kejaksaan Agung untuk mencari tahu hasil pendalaman yang dilakukan Kejagung soal isu RUU TNI dan Indonesia Gelap yang disinggung Marcella dalam video permintaan maafnya. Video berdurasi 4 menit 41 detik berisi permintaan maaf Marcella soal instruksi untuk membuat dan menyebarkan konten negatif tentang kejaksaan itu diputar Kejagung dalam agenda konferensi pers Selasa, 17 Juni 2025.
Namun, pengakuannya bukan hanya soal Kejaksaan saja. Marcella juga menyebut narasi yang menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan bahkan, terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap,” ujar Marcella dalam video yang juga diunggah di akun Instagram resmi Kejaksaan Agung.

Kendati demikian, saat wawancara singkat dengan wartawan di halaman Gedung Jampidsus, Marcella mengklarifikasi isi video itu. Ia mengatakan tidak pernah terlibat dalam penyebaran konten negatif tentang isu Indonesia Gelap dan RUU TNI.

"Saya enggak bikin soal RUU TNI, saya enggak bikin. Indonesia Gelap bukan saya yang bikin," ujar dia saat ditanya wartawan di depan Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung ketika hendak masuk ke mobil tahanan pada Rabu, 18 Juni 2025.

Menanggapi bantahan yang dilontarkan Marcella, Kristomei meyakini kalau hal itu merujuk pada kerja-kerja di lapangan untuk pembuatan hingga penyebarluasan konten yang memang tidak bisa dilakukan Marcella, mengingat latar belakangnya sebagai seorang pengacara. Tetapi, ada pihak lain yang ia perintahkan untuk melakukan hal-hal itu.

“Tenaga-tenaga profesional bidang itu, yang buzzer, orang-orang tertentu yang punya kewenangan bisa membayar untuk meramaikan lagi di media sosial. Dan seperti itulah kira-kira yang perlu kita cari tahu,” tutur Kristomei.

https://www.tempo.co/hukum/tni-akan-...-gelap-1775391

Mantap, tangkep2in aja pak, biar ga bikin gaduh

@kangpri @mistaravim juga inih