Presiden Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Satgas ini dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi pada 2016 silam.

Pembubaran Satgas Saber Pungli secara resmi melalui peraturan presiden. Pembubaran Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar per 6 Mei 2025.

"Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Rabu (18/6).

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada Juni 2025. Sejak saat itu pula, Satgas Saber Pungli resmi berhenti beroperasi secara kelembagaan dan administratif.

Sebelumnya, Tim Saber Pungli dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Masyarakat umum sebelumnya dapat melaporkan pungli melalui laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.


Pembubaran Satgas Saber Pungli mulai dari kementerian pusat, pemerintah daerah, hingga institusi layanan publik. Keputusan ini menandai fase transisi dalam sistem pengawasan pungli yang sebelumnya terpusat melalui Satgas.

Alasan utama pembubaran Satgas Saber Pungli karena penurunan efektivitas kelembagaan. Sejumlah analis kebijakan menilai pembubaran Satgas Saber Pungli sebagai refleksi pergeseran strategi pengawasan negara, dari pendekatan reaktif-penindakan menuju pengawasan digital yang proaktif, terdesentralisasi, dan berbasis data. (*)

https://fajar.co.id/2025/06/18/prabo...ktif-lagi/amp/