Sri Mulyani Sebut Bakal Banyak Lembaga Baru, Ini 8 Badan Bentukan Prabowo




TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa bakal bermunculan banyak lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikannya ketika ramai pemberitaan soal pendirian Badan Penerimaan Negara.

“Anda semua melihat, mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru. Tidak hanya kementerian, namun muncul lembaga-lembaga,” kata Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat unit organisasi non-eselon di Kementerian Keuangan,

Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025. 

Lantas, apa saja lembaga yang sudah didirikan Prabowo? 

1. Badan Gizi Nasional (BGN)
Pembentukan BGN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaga yang didirikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja di era Prabowo itu menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
Adapun Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Jokowi mulai berlaku pada Kamis, 15 Agustus 2024. BGN kini dikomandoi oleh Dadan Hindayana dan didampingi Lodewyk Pusung. 

2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Danantara dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani. Danantara resmi diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Regulasi mengenai Danantara tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
 
3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
Pendirian BP Taskin mengacu pada Perpres Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang ditetapkan pada Sabtu, 5 November 2024. BP Taskin dikepalai Budiman Sudjatmiko dengan didampingi oleh dua wakil, yaitu Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule. 

4. Badan Penyelenggara Haji (BPH)
Badan Penyelenggara Haji dikepalai Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil. Regulasi mengenai BPH termaktub dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. 

5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
BPJPH resmi berstatus sebagai lembaga baru setelah memisahkan diri dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Perpres Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Prabowo menunjuk Ahmad Haikal Hassan sebagai Kepala BPJPH dan Afriansyah Noor sebagai wakil. 

6. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK)
Prabowo membentuk BTIIK melalui Perpres Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. BTIIK berada di bawah Kemenkeu dengan Suryo Utomo sebagai kepala, yang dilantik oleh Sri Mulyani pada Jumat, 23 Mei 2025. 

7. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)
Prabowo menunjuk politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Aries Marsudiyanto sebagai Kepala BPPIK. Pembentukan BPPIK sesuai dengan Perpres Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. 

8. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
DEN adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, di mana Luhut Binsar Pandjaitan menjadi ketuanya. Pendirian DEN berdasarkan Perpres Nomor 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional. 

https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mul...rabowo-1735459

Sip mantap

Anak abah yang ga kebagian jatah silahkan iri dengki di pojok sono