Ketua DPW Papua Barat dari jaringan Aliansi 98 Tolak Penghapusan Sejarah Bangsa, Charles Imbir bir – Jubi/ dok pribadi
SHARE
Sorong, Jubi – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 sebagai rumor tanpa bukti”, menuai kecaman keras dari kelompok aktivis reformasi.
“Ini merudapaksa sejarah!” kata Ketua DPW Papua Barat dari jaringan Aliansi 98 Tolak Penghapusan Sejarah Bangsa, Charles Imbir dalam siaran pers yang diterima media, Rabu (18/6/2025).


Pernyataan Fadli Zon dinilai bertentangan dengan temuan resmi berbagai lembaga nasional maupun internasional.

“Ada data, ada saksi, dan ada hasil investigasi resmi negara yang membuktikan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa, benar-benar terjadi dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998,” kata Charles.

Ia merujuk pada pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lewat Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 oleh Presiden B.J. Habibie yang didorong langsung oleh tragedi berdarah tersebut.

Menurut Aliansi 98, pernyataan Fadli Zon justru menunjukkan upaya sistematis untuk melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan dan bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Ini juga cara halus meniadakan keberadaan tragedi itu dari memori kolektif bangsa.

“Ini kekerasan kedua terhadap para korban dari kekerasan fisik menjadi kekerasan simbolik dan historis,” kata Charles.

Lebih lanjut, Aliansi 98 menyebut bahwa Fadli Zon memiliki konflik sejarah dengan gerakan Reformasi 1998. Patut diduga, Fadli Zon menyimpan dendam terhadap Reformasi, karena Reformasi yang menjatuhkan Orde Baru, dan membuat Fadli Zon kehilangan kursi sebagai anggota MPR utusan Golongan yang ditunjuk langsung Presiden Soeharto pada 1997.

“Kami tidak akan diam melihat sejarah bangsa dilacurkan. Apalagi ini menyangkut luka kemanusiaan yang belum sembuh. Kalau tidak ada tindakan, maka kami akan turun ke jalan!” tegas Charles Imbir.

Aliansi 98 menyampaikan tiga tuntutan keras kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto, yaitu: Pertama, Fadli Zon harus segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 dan rakyat Indonesia.

Kedua, Presiden Prabowo harus memberhentikan Fadli Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan karena pernyataannya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat Reformasi.

Ketiga, jika dalam 30 hari sejak siaran pers ini dikeluarkan Fadli Zon tidak meminta maaf, mereka akan menggelar aksi nasional dengan kekuatan massa sebanyak 15.000 orang di depan Kementerian Kebudayaan, dan memobilisasi aksi serentak di berbagai kota Indonesia.

Aliansi ini terdiri dari berbagai organ aktivis reformasi seperti Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, dan KA KBUI 98 yang menyatakan komitmen penuh menjaga integritas sejarah dan nilai-nilai perjuangan 1998.(*)

https://jubi.id/polhukam/2025/alians...N4LqXa6i1QHUcg

Aliansi Organ 98 Minta Pemerintah Hentikan Penulisan Ulang Sejarah

Aliansi Organ 98 menolak penulisan ulang sejarah nasional yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan saat ini
18 Juni 2025 | 18.05 WIB


Komisi X DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon membahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Mei 2025. Tempo/Ervana.
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Organ 98 menolak penulisan ulang sejarah nasional yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan saat ini. Mereka meminta pemerintah menghentikan proyek itu lantaran sarat akan masalah dan kepentingan politik.

Mantan aktivis 1998, Pande K. Trimayuni, menjelaskan semestinya penulisan sejarah diinisiasi oleh para akademisi dan sejarawan, baik karena adanya penemuan baru maupun karena pertimbangan lain. Penulisan yang diinisiasi oleh negara, kata dia, semakin menunjukkan adanya kepentingan tertentu.

"Terlihat dari banyak yang tidak dimunculkan seperti melihat persoalan yang terjadi di Orde Baru sebagai hal positif saja," kata Pande dalam konferensi pers di Graha Pena 98, Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.

Pande menuturkan, upaya memutihkan dosa masa lalu itu terlihat dari luputnya berbagai macam peristiwa penting yang melibatkan para pemimpin kala itu, dan sebagian masih berkuasa hingga saat ini. Beberapa peristiwa yang tidak dicantumkan itu antaranya tentang gerakan perempuan, peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia menjelang reformasi, dan terlalu banyak menggunakan kata pembangunan yang memberikan kesan menghilangkan aksi-aksi keji saat itu.


Pande menjelaskan dampak dari pengaburan fakta itu tidak hanya berhenti dari dibukukannya sejarah saja. Lebih jauh, dia khawatir negara akan menggunakannya sebagai alat propaganda seperti memasukkannya ke dalam kurikulum, referensi film-film, hingga menjadi argumen pembenaran untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Kedua Soeharto.

"Soalnya banyak ketokohan yang hilang, banyak pelaku yang tidak akan disebut, dan selamanya akan begitu," tuturnya.

Saat ini, Kementerian Kebudayaan tengah merevisi naskah sejarah Indonesia. Alasan utama revisi ini adalah menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Namun, dalam perjalanannya penyusunan buku sejarah yang diterbitkan 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI itu menuai kontroversi. Teranyar, soal rencana penghapusan peristiwa pemerkosaan massal 1998.
https://www.tempo.co/politik/aliansi...ejarah-1735632

semoga lancar penulisannya