Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua, Frits Ramandey berpendapat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan III sebaiknya dibubarkan.
Pendapat itu disampaikan Ramandey dalam Konferensi Pers di Kantor Komnas HAM Papua, di Kota Jayapura, Papua, Minggu (15/6/2025).

Pernyataan Ramandey tersebut, merujuk pada penilaian terjadinya tumpang-tindih kewenangan antara TNI dan Polri dalam penegakan hukum di Tanah Papua.

Menurutnya, ada berbagai satuan tugas atau satgas yang dibentuk TNI, dan berada dibawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan III. Padahal TNI/Polri di Tanah Papua, sudah punya satuan tugas gabungan dengan nama Satgas Damai Cartenz.

“Saya minta Kogabwilhan dibubarkan. Karena orang tuduh kami setiap tahun hanya catat-catat saja, kami bosa mencatat terus. Kasihan kami mencatat orang yang mati sia-sia. Ini banyak satgas datang bikin operasi sendiri -sendiri. Membuat korban lebih banyak berjatuhan, warga sipil mati, aparat juga mati, kelompok sipil bersenjata juga mati,” kata Frits Ramandey.

Frits Ramandey menegaskan, otoritas penegakan hukum itu ada pada kepolisian. Apabila institusi keamanan lain ingin bertindak, mesti berkoordinasi dulu dengan kepolisian. Misalnya saat akan menyerap orang yang dianggap sebagai anggota kelompok bersenjata.

“Harus koordinasi dulu kepada kepolisian. Betulkah orang ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan seterusnya. Misalnya seperti operasi di Intan Jaya, Papua Tengah yang viral ke mana-mana. Warga melaporkan kepada Komnas HAM, TNI hantam (menyergap) pada subuh di sekitar pemukiman warga. Itu operasi yang tidak terukur. Kami ingatkan, TNI sudah punya payung hukum, akan tetapi tidak bisa melakukan operasi-operasi yang berdampak buruk,” ujarnya.

Menurutnya Ramandey, payung hukum TNI dalam melakukan operasi militer selain perang, ditafsirkan berbeda-beda sehingga menjadi bias. Akhirnya TNI pun bisa dalam melakukan operasi.

“TNI cukup urus pertahanan saja. Jangan masuk terlalu jauh lagi. Karena itu kita ingatkan Presiden Prabowo, tertibkan TNI. Jangan terlalu bikin satgas banyak, terutama untuk operasi penegakan hukum di [Tanah] Papua harus operasi bersama jangan operasi sendiri-sendiri,” ucapnya.

Katanya, di Tanah Papua mestinya penegakkan hukum terutama terhadap kelompok bersenjata, dibawah komando Satgas Damai Cartens. Akan tetapi yang terjadi, satgas-satgas yang dibentuk TNI melakukan operasi sendiri-sendiri, dan dianggap justru membahayakan warga sipil.

“Satgas Damai Cartenz itu payung menangani KSB (kelompok sipil bersenjata). Gabung saja disitu, jangan bikin lagi operasi lain. TNI cukup menjaga wilayah. TNI jangan lagi buat operasi sendiri, karena itu menambah panjang korban dan kebencian warga negara terhadap negara ini, karena tindakan TNI yang cenderung amburadul,” kata Ramandey.

Sementara itu, pemantau aktivitas HAM di Komnas HAM RI perwakilan Papua, Melky Weruin mengatakan, dalam konteks di Tanah Papua, kehadiran Kogabwilhan III menjadi dominan. Misalnya dari sisi kepangkatan, Pangkat Komdan Kogabwilhan lebih tinggi dari Panglima Kodam atau Pangdam, sehingga basis-basis dalam operasi itu tentu tidak bisa terkendali dalam satu komando yang baik.

“Karena perbedaan kepangkatan itu, misalnya komando-komando operasi tentu itu akan menjadi domainnya Kogabwilhan,” kata Weruin.

Weruin sependapat dengan Ramandey bahwa konteks penegakan hukum merupakan ranah polisi. Institusi Polri paling berwenang mengambil peran dalam konteks penegakan hukum, termasuk melakukan pendekatan dan operasi-operasi penegakan hukum secara humanis, dengan memastikan bahwa yang target yang dicari adalah yang masuk dalam DPO. (*)

https://jubi.id/polhukam/2025/komnas...ya-dibubarkan/

jaga wilayah bukannya menjaga dari ancaman KKB?