Dusta Sejarah? Fadli Zon Dikecam karena Bantah Pemerkosaan Massal Mei 1998

Kompas.com - 15/06/2025, 08:30 WIB Wahyu Wachid Anshory Editor 1 Lihat Foto Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).(KOMPAS.com/Rahel)

KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 menuai reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk sejarawan dan aktivis perempuan Ita Fatia Nadia. Dalam konferensi pers daring pada Jumat (13/6/2025), Ita menyebut bahwa pernyataan Fadli adalah sebuah kebohongan besar yang menyakiti para korban dan publik.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta," tegas Ita.

Ia menuturkan bahwa selama menjadi bagian dari Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dirinya dan relawan lain kewalahan menangani banyaknya kasus pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.

Apa Kata Para Saksi dan Aktivis?

Ita menekankan bahwa tugas seorang menteri bukan hanya menyusun narasi sejarah, tetapi juga mengembalikan ingatan kolektif bangsa sebagai bagian dari reparasi dan penyembuhan trauma.

"Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa pemerkosaan Mei 1998," tambah Ita.

Menurut Ita, Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2023 telah secara resmi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998 yang disertai pemerkosaan massal.

Pengakuan ini tertuang dalam laporan Tim PPHAM (Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu).

"Itu bisa dilihat dan di situ ada tentang rudapaksaan Mei 1998," ujar Ita.

Karena itu, ia menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para korban, yang hingga kini masih mengalami tekanan dan trauma mendalam. Mengapa Pernyataan Fadli Zon Dianggap Berbahaya? Dalam wawancara bersama IDN Times yang tayang pada Senin (8/6/2025), Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak pernah terbukti.

"Betul enggak ada rudapaksaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan," kata Fadli dalam program Real Talk with Uni Lubis.

Fadli bahkan menyebut peristiwa itu tidak pernah tercantum dalam buku-buku sejarah resmi. Ia juga menolak keterangan dari tim pencari fakta yang menyebut adanya pemerkosaan massal. Menurut Fadli, sejarah harus ditulis dengan "tone positif" agar dapat menyatukan bangsa.

"Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," ujarnya saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Bagaimana Tanggapan Lembaga HAM?

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut pernyataan Fadli sebagai kekeliruan fatal.

"Fadli Zon menyatakan bahwa pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor. Pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal," kata Usman.

Menurut Usman, rumor tidak bisa dijadikan acuan dalam pengadilan. Namun, kasus pemerkosaan pada Mei 1998 telah diakui secara faktual oleh otoritas negara, termasuk kementerian terkait dan lembaga hukum.

"Otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu sudah mengakui. Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," tegas Usman.

Kenapa Penulisan Sejarah Tidak Bisa Mengabaikan Luka Kolektif?

Pernyataan Fadli muncul di tengah proses penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah pendekatan positif, bukan mencari-cari kesalahan pihak tertentu.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," ujar Fadli.

Namun, pendekatan ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai bahwa sejarah tidak bisa ditulis hanya dengan nada positif jika itu berarti menutupi kenyataan pahit yang dialami oleh para korban. Terutama ketika menyangkut pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi pada Mei 1998.

Bagi Ita dan para aktivis lain, pengakuan terhadap sejarah kelam bangsa, termasuk tragedi pemerkosaan massal, adalah langkah penting menuju keadilan dan rekonsiliasi.

"Ini saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan baik dengan korban," kata Ita.

https://www.kompas.com/banten/read/2...age=all#page2.

masalah kasus 1998