Ilustrasi kemiskinan di pemukiman kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Senin (20/1/2025). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia atau World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024, berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 jutapada 2024.

Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan, sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform.

Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan, yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan Bank Dunia pada laporan April 2025.

PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara.

Penerapan PPP 2021 menyebabkan revisi terhadap garis kemiskinan global. Dalam hal ini, garis kemiskinan global telah direvisi dari US$2,15 menjadi US$3 per kapita per hari; Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah direvisi dari US$3,65 menjadi US$4,20 per kapita per hari; dan negara berpenghasilan atas direvisi dari US$6,85 menjadi US$8,3 per kapita per hari.

"Sesuai dengan metodologi yang ada, garis kemiskinan global didasarkan pada garis kemiskinan nasional negara-negara itu sendiri," demikian termaktub dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, dikutip Selasa (10/6/2025).

Dalam laporan disebutkan, revisi PPP mencerminkan data terbaru tentang garis kemiskinan nasional ini yang menyiratkan revisi ke atas lebih dari yang disarankan oleh perubahan harga murni, terutama untuk garis kemiskinan internasional [mendefinisikan kemiskinan ekstrem], serta garis kemiskinan khas negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.

Dalam hal ini, Bank Dunia telah mengkategorikan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar US$4.870. Maka, tingkat kemiskinan sebesar 68,25% dari populasi didapatkan melalui perhitungan garis kemiskinan US$8,3 per kapita per hari.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

Menyitir situs resminya, BPS mengatakan perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Pertama, international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem. Kedua, negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income). Ketiga, negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

Pada 2024, Susenas dilaksanakan pada Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

Sudut pandangnya musti dibalik, berarti ada 90 juta rakyat Indonesia yang tidak miskin.

Yang 194 juta harus bisa dikurangi secara cepat..

Makan Beracun Gratis harusnya sih bisa mengurangi dengan cepat..