Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menolak rencana penggunaan hasil uji forensik Dittipidum Bareskrim Polri sebagai alat utama dalam persidangan Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Dikatakan Heru, penggunaan data forensik Mabes Polri tanpa kehadiran pihak-pihak yang menggugat akan menimbulkan kejanggalan hukum dan tidak menyentuh pokok perkara secara adil.

“Saya justru beda pendapat dengan Bareskrim yang akan membawa hasil uji laboratorium Forensik Mabes Polri ke Polda Metro Jaya,” kata Heru kepada fajar.co.id, Senin (9/6/2025).

Heru mengaku awalnya menyambut baik ketika Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan milik rekan kuliahnya, dan memutuskan tidak melanjutkan perkara karena dinilai tidak ada unsur pidana dalam dugaan pemalsuan.
Namun, menurutnya, menjadi tidak adil ketika hasil uji forensik itu kini dipakai sebagai dasar untuk menjerat pihak-pihak lain seperti Roy Suryo Cs dengan pasal penghinaan.

“Ketika hasil Bareskrim tersebut dijadikan alat untuk menjadikan Roy Suryo Cs akan dijerat pasal penghinaan, kami menolak dan mendorong Polda Metro Jaya melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan dengan agenda baru dan para pihak terlibat harus diikutsertakan,” tegas Heru.

Heru menekankan bahwa pokok perkara adalah keaslian ijazah Jokowi itu sendiri.

Oleh karena itu, persidangan di Polda Metro Jaya harus menghadirkan Presiden Jokowi secara langsung, sekaligus membawa ijazah aslinya untuk diuji di hadapan semua pihak.
“Prinsipnya dalam persidangan di Polda Metro Jaya, Jokowi harus datang. Ijazah Jokowi yang asli harus dibawa dan siap diuji oleh para pihak termasuk Roy Suryo Cs,” ungkapnya.
Heru bilang, tidak bisa persidangan berjalan hanya dengan mengandalkan hasil uji laboratorium tanpa keterlibatan langsung dari pihak tergugat dan penggugat.

“Yang digugat dan tergugat dalam persidangan di Bareskrim dan Polda Metro Jaya berbeda para pihak terlibat," kuncinya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan akan memanfaatkan hasil forensik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai bahan analisis dalam penyelidikan dugaan pencemaran nama baik yang terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (3/6/2025) kemarin.

"Betul (data forensik Bareskrim dianalisis), karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik yang diatur di KUHP dan ITE," kata Ade.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa penyidik masih bekerja mendalami berbagai fakta yang relevan dengan perkara tersebut.

"Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, jadi tim penyelidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta guna mendapat cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak," tandasnya.

Sumur: https://fajar.co.id/2025/06/09/roy-s...us-muncul/amp/


## halow pak kagama, ini kalau mau bertarung ya wasitnya jangan di salah salahin terus dong! Kok kayaknya takut banget ya sama pengadilan?? Kalau merasa benar dan yakin harusnya pede dong ke pengadilan, kenapa?
1. Kalian bisa bawa bukti hasil uji lab forensik dari luar angkasa sekalian yang bisa membantah keterangan mabes polri, jadi bertarung di pengadilan, jangan di media yang malah bikin huru hara saja.
2. Kalian kan ga percaya sama bareskrim nah kesempatan dong kalian segera uji data kalian ke lab manapun di dunia ini, semoga hakim sudi menerima. Kalau bacotan rismon, tifa dan roy doang mana ada dasar hukumnya?? WHO THE HELL ARE THEY???

oh iya pak kagama, jangan di pelintir ya. Kasus di bareskrim dan di polda metro itu beda loh. Bareskrim menangani keaslian atau kepalsuan, dah keluar hasilnya IDENTIK. nah yangndi polda metro itu laporan jokowibsebagai warga negara yang merasa hak hak hukumnya ditindas. Maka di pergunakan hasil penelitian bareskrim bosss