Pusat Studi Ekonomi dan Hukum atau Center of Economics and Law Studies (Celios) menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui cara menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia.


Pasalnya, metode yang dipakai saat ini dianggap sudah usang dan kurang cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat zaman sekarang.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan bahwa metode yang digunakan BPS sudah berumur hampir 50 tahun.

“Metodologinya itu pakai data tahun 1976. Jadi praktis selama 50 tahun ini belum banyak berubah,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar secara daring, Rabu 28 Mei 2025.


BPS menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Non-Makanan (GKNM). Metode ini mungkin relevan di tahun 70-an, karena masyarakat saat itu masih banyak fokus pada kebutuhan makanan. Tapi kini, kebutuhan masyarakat sudah jauh lebih kompleks.

“Sekarang banyak pengeluaran penting selain makanan, contohnya paket internet. Ini sejalan dengan Hukum Engel, di mana pengeluaran non-makanan semakin dominan,” tambahnya.

Media menyatakan pendekatan BPS yang mengukur kemiskinan dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Misalnya, banyak orang yang bisa belanja besar tiap bulan meski gajinya kecil, karena mengandalkan utang atau pinjaman online.

https://editornews.pikiran-rakyat.co...inggalan-zaman

Nanti makin meroket