Angela Flassy

Yunus Aliknoe (depan) dan Pengurus KNPB Manokwari -Jubi/Dok pribadi
SHARE
Manokwari, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Mnukwar menyebut pihaknya membangun dialog dengan siapa pun apabila yang dibahas adalah Papua Merdeka. Bukan membahas persoalan pembangunan Infrastruktur ataupun kesejahteraan.
“Gubernur Papua Barat ajak dialog dengan KNPB, pernyataan ini tergesa-gesa. Tentunya harus memperjelas agenda dialog Papua Merdeka atau dialog pembangunan di Tanah Papua, mau dialognya dengan siapa? Yang difasilitasi oleh siapa? Apakah antara Gubernur dengan KNPB atau Indonesia dengan KNPB,” kata Sekretaris KNPB Mnukwar, Yunus Aliknoe di Manokwari, Minggu (1/6/2025).

Sekjen KNPB Mnukwar, Yunus Aliknoe menegaskan KNPB berurusan dengan berbagai isu macam pembangunan di Tanah Papua. KNPB juga tidak pernah mengemis ke pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan dan infrastruktur jalan di Papua, “jika Gubernur Papua Barat merasa demikian, maka Drs Dominggus Mandacan keliru!” katanya.

Sikap KNPB Mnukwar jelas. Selama Indonesia ada di atas Tanah West Papua, KNPB bersama rakyat tetap berjuang dan melawan semua produk dan sistem Jakarta di Papua. Sampai rakyat benar benar mengusir Indonesia dari Tanah Papua.

“KNPB lahir dari realitas penindasan maka KNPB akan bersama rakyat Papua tetap eksis tanpa kompromi akan lawan dan mengusir kolonial Indonesia dari tanah air West Papua sampai merebut kemerdekaan melalui jalur mekanisme internasional,” katanya.

Dikutip dari jagatpapua, sebelumnya Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak semua pihak di Provinsi Papua Barat, termasuk KNPB untuk mendukung pembangunan. Gubernur juga siap untuk membuka ruang dialog agar pembangunan di Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Gubernur Dominggus, kepada awak media usai melaunching Program Papua Barat Produktif dan Papua Barat Cerdas, pada Rabu (28/5/2025).

“Kalau mereka menilai dalam program kerja pemerintah tidak mengakomodir apa yang menjadi harapan mereka tidak perlu ribut, atau anarkis, tapi datang ketemu langsung baru kita bicara. Kasih tahu pemerintah, di bagian ini kinerja atau pelayanan pemerintah tidak tepat, silahkan berikan masukan supaya kita lihat untuk diprogramkan begitu ya,” katanya.

Berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat disampaikan. Misalnya infrastruktur jalan, pendidikan, hingga hak ulayat.

“Ya kita bisa buka ruang dialog supaya kita bicara, ketidakpuasan mereka kepada pemerintah seperti apa. Supaya mana bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab Kabupaten dan Provinsi kita jawab, mana yang harus kita bicara ke pusat maka kita bawa ke pusat,” ujarnya.(*)
https://jubi.id/domberai/2025/knpb-m...-j_FA1KAPk5OcA

Hanya mau berdialog jika membahas kemerdekaan Papua