Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar hukum.

Apa saja langkahnya?
✅ Membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas
✅ Satgas dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Budi Gunawan
✅ Fokus kerja:

Deteksi dini potensi gangguan
Pencegahan sebelum kejadian
Penindakan & penegakan hukum terhadap pelanggar

Sanksi yang disiapkan:

Cabut izin ormas yang punya SKT di Kemendagri
Rekomendasi pencabutan status hukum bagi ormas berbadan hukum di Kemenkumham
Sanksi pidana bila ada unsur kriminal

Semua ini sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Aparat daerah diminta aktif menindaklanjuti aduan dari masyarakat.

“Aturan sudah jelas, tinggal dijalankan oleh aparat di daerah,”
— Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri

sumber berita