Moderator DGP, Pdt. Dr. Benny Giay
Moderator DGP, Pdt. Dr. Benny Giay
SHARE
Jayapura, Jubi – Dewan Gereja Papua atau DGP menduga ada pihak dalam lingkaran pemerintah di Jakarta yang tak ingin Tanah Papua aman.
Dugaan itu disampaikan Moderator DGP, Pdt. Dr. Benny Giay dalam konferensi Pers di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (30/5/2025).

Pdt. Benny Giay mengatakan, dugaan itu bukan tanpa alasan. Sebab Presiden Republik Indonesia dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah menyampaikan hal itu kepada pihaknya, saat pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Desember 2012 silam.

Menurutnya, ketika itu SBY mengatakan “Keadaan Papua itu begitu, karena kita sedang diatur sistem yang dijalankan ‘unsur garis keras di Jakarta’ yang tidak mau berdialog.”

“Makanya judul surat gembala ini begitu (Unsur garis keras pemerintah yang menjaga separatisme Papua supaya tidak mati/bubar),” kata Pdt. Dr. Benny Giay.

Katanya, hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak 2004 hingga 2008 telah melakukan penelitian dan menyimpulkan empat akar masalah Papua. Hasil penelitian itu telah dipublikasikan pada 2009, melalui laporan Tim Kajian Papua LIPI dalam buku “Papua Road Map.”

Empat akar masalah Papua berdasarkan penelitian LIPI, pertama masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.

Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara.

Ketiga, perasaan terdiskriminasi dan termarjinalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka, dan keempat kegagalan pembangunan di Papua.

Kata Pdt. Benny Giay awalnya berbagai kalangan termasuk pihak gereja optimis pemerintah akan menyiapkan langkah dialog damai antara para pihak di Papua dengan pihak di Jakarta atau pemerintah, untuk menyelesaikan empat akar masalah berdasarkan hasil penelitian LIPI.

“[Akan] tetapi, sekali lagi niat baik ini dihadang lagi oleh unsur ‘garis keras’ pemerintah di Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, Ketua Tim Kajian Papua LIPI ketika itu, almarhum Muridan Widjojo diundang berdiskusi akademik oleh lembaga negara yang berurusan dengan keamanan dan politik.

Akan tetapi, saat tiba di tempat diskusi para pihak itu justru mengintrogasi almarhum Muridan yang dianggap sebagai cara mereka menolak buku “Papua Road Map.”

“Sejak 2008 itu, pihak ‘garis keras’ di Jakarta menang. Empat akar soal itu (empat akar masalah Papua) dipelihara dan dibiarkan terus meradikalisasi nasionalisme Papua, yang digunakan kapan saja untuk operasi militer. Ujung-ujungnya genosida orang Papua yang kini tinggal satu juta jumlahnya,” kata Pdt. Benny Giay.

Dewan Gereja Papua pun mengajak semua kalangan berdiri bersama menyerukan pendekatan dialog dan perundingan menyelesaikan konflik di Tanah Papua, juga mendukung dan pesan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang pernah menyatakan “meski tidak mudah, perdamaian di Papua bisa terwujud, tergantung pemerintah.”

“Dialog damai yang dimaksud adalah perundingan damai, termasuk menghentikan operasi militer, konflik bersenjata dan eksploitasi Blok Wabu atau sumber daya alam lainnya,” ucapnya. (*)
https://jubi.id/polhukam/2025/dgp-me...JyPCR876SNOcAw
membantai KKB = genosida?

Tapi setuju sih pihak pusat agak susah diajak dialog . Ada usaha beberapa tahun lalu di mana ULMWP diajak dialog, tapi KKB menolak. Malah sekarang KKB yang pecah banyak golongan.