JAKARTA, KOMPAS — Nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI akan ditulis dalam buku sejarah Indonesia yang baru. Buku yang tengah digarap oleh Kementerian Kebudayaan ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025 atau sebagai kado Hari Kemerdekaan RI ke-80.

Hal ini diungkapkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).

Menteri sekaligus politikus Partai Gerindra ini menyebut kisah Prabowo-Gibran sebagai kepala negara akan ditulis dari awal pelantikan hingga pembentukan Kabinet Merah Putih.

Tak hanya Prabowo-Gibran, nama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga akan ditulis. Sebab, buku sejarah nasional RI terbitan terakhir pada 2012, yakni <em>Indonesia dalam Arus Sejarah</em>, baru mencatat peran dan jasa tiga Presiden RI, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Bacharuddin Jusuf Habibie.

”Sampai era Pak Jokowi akhir dan awal pelantikan Pak Prabowo, sampai pelantikan saja mungkin, sampai tanggal 20 Oktober 2024. Mungkin apa programnya kira-kira, tetapi setelah itu berhenti,” kata Fadli Zon.

Meski begitu, tidak semua hal terkait sejarah politik di setiap era kepresidenan akan dituliskan. Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) hanya akan menulis hal-hal positif yang sudah dilakukan setiap presiden demi persatuan bangsa.

Dalam kesempatan ini, Fadli juga menegaskan, buku ini bukan buku sejarah resmi, melainkan buku sejarah nasional Indonesia. Sebab, ilmu sejarah tidak terbatas atau bisa bersumber dari mana pun yang setiap isinya bergantung dari perspektif penulis dan pembacanya.

”Buku ini tidak akan mendetail, garis besarnya saja. Kalau kita mau mendetail mungkin kita bikin 100 jilid. Kita juga ingin <em>tone</em>-nya lebih positif kepada seluruh pemimpin kita. Kalau dicari kelemahan atau kekurangan, ya, enggak akan pernah selesai,” ucapnya.

Lebih jauh, Fadli menyatakan, buku ini akan meluruskan sejumlah narasi sejarah yang dibuat pada masa lampau. Sebagai contoh, pernyataan ”Indonesia dijajah 350 tahun”, ”Borobudur dibangun Raja Sulaiman”, atau ”Gadjah Mada adalah seorang Muslim, terbaca dari nama ’Gaj-Ahmad’”.

”Yang akan kami tonjolkan adalah sejarah perlawanannya, bukan sejarah bahwa kita dijajah 350 tahun,” ujarnya.

Selain itu, frasa ”Orde Lama” akan dihapus dalam sejarah. Sebab, pemerintahan Soekarno-Hatta tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemerintahan ”Orde Lama”. Berbeda dengan Soeharto yang pernah menyatakan eranya sebagai ”Orde Baru”.

”Jadi, sebenarnya perspektif yang kita ingin membuatnya lebih inklusif, lebih netral,” ungkap Fadli.

Proyek Rp 9 miliar
Penulisan buku yang direncanakan terdiri atas 10 jilid ini secara keseluruhan sudah mencapai 70 persen, bahkan satu jilid tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan sudah 100 persen. Nantinya, jika semua jilid selesai, baru dimulai proses uji publik pada Juli 2025.

Meski dalam prosesnya ada kontroversi, Fadli Zon tetap optimistis proyek senilai lebih kurang Rp 9 miliar ini akan selesai pada 17 Agustus 2025 sebagai kado Hari Kemerdekaan RI Ke-80.

Karena waktu yang singkat sejak Januari 2025, tim penulisan akan menggunakan metodologi pengumpulan fakta-fakta sejarah dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan para sejarawan.

Sebanyak 120 sejarawan dari Aceh sampai Papua dilibatkan dalam proyek ini. Adapun tim editor umum buku ini digawangi Guru Besar Emeritus Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi; Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono; dan Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanuddin.

Susanto menambahkan, secara obyektif sejak lebih 20 tahun lalu telah banyak karya tulis sejarah dari disertasi dan tesis dari sejarawan Indonesia baik lulusan dalam maupun luar negeri. Artinya, telah banyak temuan baru berupa fakta, interpretasi, dan perspektif yang memperkaya sejarah Indonesia.

Sebagai sejarawan, Susanto memandang positif kontroversi yang terjadi. Sebab, makin banyak orang berdebat soal sejarah artinya semakin banyak warga yang peduli tentang sejarah bangsanya. Bahkan, ini bisa mendongkrak minat anak muda untuk belajar sejarah melalui studi formal ataupun membaca literatur sejarah.

”Ya, kami senang saja, nanti kalau sudah jadi bukunya, baru kami uji publik untuk dibahas lebih mendalam lagi,” lanjutnya.

Meski disponsori oleh pemerintah, Susanto menjamin buku sejarah yang dihasilkan nanti tetap berdasarkan kajian akademik. Segala macam kekhawatiran tentang sejarah kelam atau politik yang bersinggungan dengan pemerintah tetap akan dituliskan sesuai dengan porsinya.

Perkuat sosialisasi
Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno, mendesak Kemenbud untuk transparan terkait proyek itu agar tidak menimbulkan spekulasi di publik. Uji publik yang komprehensif harus diutamakan ketimbang terburu-buru mengejar tenggat yang tinggal tiga bulan lagi.

”Banyak masyarakat adat, kaum perempuan, kelompok minoritas, bahkan penyintas ketidakadilan sejarah Indonesia yang sebenarnya bisa diajak berbicara, diajak berdiskusi, untuk penulisan sejarah ini,” kata cucu dari Presiden pertama RI Soekarno ini.

Selain itu, Kemenbud perlu menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membahas penggunaan buku itu sebagai bahan ajar di sekolah ataupun kampus. Terlebih, saat ini mata pelajaran Sejarah bukan mata pelajaran wajib di sekolah.

Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR yang lain, mengingatkan tim penulisan agar manifesto yang dilayangkan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) melalui Komisi X pada Senin (19/5/2025) lalu dipertimbangkan. Sebab, penolakan AKSI muncul karena ketidakterbukaan pemerintah.

”Kita punya pengalaman di masa lalu, di mana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jangan sampai ini terjadi,” kata Bonnie.

https://www.kompas.id/artikel/era-pr...u-sejarah-baru

Era pemimpin terbaik sepanjang sejarah Indonesia