Prabowo Berencana Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Begini Tanggapan MUI
Tayang: Kamis, 29 Mei 2025 10:24 WIB


Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI)

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan penolakan tegas terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, selama negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.

Menurut Abbas, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meski disertai pengakuan atas Palestina, tetap tidak sejalan dengan prinsip dasar bangsa Indonesia.

“Karena Israel adalah negara penjajah. Sementara negara kita, Indonesia, adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan. Penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Abbas dalam pernyataannya yang diterima Kamis (29/5/2025).

Ia menegaskan bahwa sikap anti-penjajahan sudah menjadi prinsip fundamental yang tercantum dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Lebih jauh, Abbas menilai bahwa pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina oleh Israel belum cukup sebagai syarat normalisasi hubungan.

Ia menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

"Israel harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," tandasnya.

Wacana Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emannuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

"Karena itu indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron banyak topik yang dibahas salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis kata Prabowo ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," katanya.

Menurut Prabowo dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur gaza, Palestina. Selain itu Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," kata Presiden.

Prabowo mengatakan dirinya dalam berbagai forum dan kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia hanya memandang penyelesaian two state solution.

"Kemerdekaan bagi bangsa Palestina untuk mencapai perdamaian yang benar. Tadi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," pungkasnya.

Hubungan Indonesia–Israel: Dulu Tertutup, Kini Peluang Mulai Terbuka?

Hubungan Indonesia–Israel adalah salah satu topik paling sensitif dalam diplomasi Asia Tenggara.

Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, kedua negara tetap menjalin interaksi terbatas dalam bidang perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan keamanan.

Indonesia dan Israel hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Namun, relasi nonformal tetap berjalan, terutama di sektor dagang dan kunjungan wisata religius.

Setiap tahun, 11.000–15.000 WNI berziarah ke Israel, dan sebaliknya warga Israel juga bisa mengunjungi Indonesia untuk keperluan bisnis melalui prosedur visa khusus.

Pada 2008, Indonesia dan layanan kesehatan darurat Israel sempat menjalin kerja sama senilai US$200.000.

Beberapa warga Indonesia juga menempuh studi dan menjadi dosen di Israel, menunjukkan ada jembatan kecil dalam dunia pendidikan dan kesehatan.

Jejak Sejarah: Dari Penolakan Sukarno Hingga Upaya Gus Dur

Sejarah hubungan Indonesia–Israel sudah mencatat banyak dinamika sejak masa Presiden Sukarno.

Tahun 1962, Indonesia menolak visa delegasi Israel dalam Asian Games karena desakan negara Arab.

Meski demikian, pada 1980-an, Indonesia membeli lebih dari 30 jet tempur Skyhawk dari Israel secara diam-diam.

Tahun 1993, PM Israel Yitzhak Rabin sempat bertemu Presiden Suharto—pertemuan tingkat tinggi yang dianggap sangat langka.

Sementara di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), wacana pembukaan hubungan sempat mencuat.

Gus Dur bahkan pernah menyatakan, "Aneh kalau kita tidak mengakui Israel, sementara kita mengakui negara-negara tak bertuhan seperti Rusia dan Tiongkok."

Sikap Tegas Pemerintah dan UU Soal Palestina

Indonesia berpegang teguh pada prinsip dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Tahun 2019, Permenlu No.3/2019 menegaskan pelarangan segala bentuk hubungan resmi dengan Israel, termasuk:

Tidak ada pengibaran bendera Israel di wilayah RI

Tidak boleh ada lagu kebangsaan atau simbol negara Israel

Delegasi resmi Israel dilarang hadir di acara pemerintahan

Surat-menyurat resmi dengan Israel tidak diizinkan

Tahun 2024, saat Indonesia mendaftar sebagai anggota OECD, media Israel mengklaim Indonesia setuju menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, Pemerintah RI langsung membantah dan menyatakan tidak akan membuka hubungan sebelum Palestina merdeka.

Sentimen Publik: Masih Banyak Penolakan

Menurut survei BBC World Service tahun 2013, 70 persen warga Indonesia menilai pengaruh Israel negatif, hanya 12 persen yang melihatnya positif.

Sentimen ini jadi faktor utama mengapa pemerintah Indonesia tetap hati-hati dalam membina hubungan terbuka dengan Israel.

https://aceh.tribunnews.com/2025/05/...#goog_rewarded

Ketemuannya ama presiden prancis sih
Coba ketemuannya ama erdogan