JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Spesialis Anak, Piprim Basarah Yanuarso, menyebut adanya penarikan uang sebesar Rp 12,5 juta untuk uji kompetensi para dokter spesialis anak oleh kolegium bentukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal ini dituturkan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tersebut dalam sidang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan.

"Hal lain (yang ingin disampaikan dalam sidang) adalah masalah biaya evaluasi atau uji kompetensi. Dulu, tahun 2024, kolegium IDAI menggratiskan biaya evaluasi nasional," kata Piprim dalam sidang perkara nomor 111/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/5/2025).

Namun, setelah diluluskan oleh kolegium IDAI, Surat Tanda Registrasi (STR) para peserta didik tidak kunjung diterbitkan karena adanya pembentukan kolegium baru oleh Menkes.

Mereka kemudian melakukan uji kompetensi lagi, dengan penarikan biaya Rp 12,5 juta.

"Sekarang, uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium bentukan Kemkes (Kementerian Kesehatan) itu ditarik biaya Rp 12,5 juta," ucap Piprim.

Padahal, menurut Piprim, jika kolegium bentukan Menkes itu adalah alat kelengkapan konsil dan berada di bawah negara, harusnya ada anggaran yang dibebankan ke negara, bukan pada peserta didik.

"Namun, ternyata ini masih menarik biaya peserta didik sebesar Rp 12,5 juta per orang," tandasnya.

Gugatan Nomor 111/PUU-XXII/2024 ini dilayangkan oleh Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Djohansjah Marzoeki.

Dalam petitumnya, Marzoeki meminta agar MK mengubah pemaknaan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan agar pembentukan kolegium difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan.

Pada intinya, penggugat meminta agar pemerintah tidak mengintervensi kolegium yang merupakan perkumpulan para ahli bidang ilmu kedokteran tertentu yang seharusnya dijalankan secara independen.

https://nasional.kompas.com/read/202...uji-kompetensi


Sebenernya IDI vs Kemenkes ini cuma masalah rebutan iuran aja..