23 Mei 2025 | 07.00 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Dalam aksinya aktivis JSKK mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, yang berpotensi menciptakan narasi sejarah tunggal yang bisa dipolitisasi dan menghilangkan fakta-fakta penting, termasuk pelanggaran HAM. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian



Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian



Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian



Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian



Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian


Perbesar
Foto 6 dari 6
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-862 bertajuk 27 Tahun Raformasi: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah di depan Istana Merdeka, Jakarta, 22 Mei 2025. Tempo/Ahmad Naufal Oktavian


https://www.tempo.co/foto/arsip/aksi...ejarah-1522682




Giring soal Penulisan Ulang Sejarah RI Ditolak: Kami Terima Masukan

CNN Indonesia
Jumat, 23 Mei 2025 05:00 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha merespon sejumlah pihak yang menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan ingin menghentikan proyek tersebut. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri).

Makassar, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Budaya (Wamenbud) Giring Ganesha merespon sejumlah pihak yang menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan ingin menghentikan proyek tersebut.
Menurut Giring penulisan ulang sejarah Indonesia ini merupakan program dari Kementerian Budaya dan akan memberikan ruang untuk mendengarkan seluruh masukan dari semua pihak-pihak yang terkait.

"Ini sudah bagian dari program kita, dan nanti kita akan mendengarkan semua masukan," ujar Giring usai mendampingi istri Wapres RI Selvi Gibran Rakabuming di Makassar, Kamis (22/5).

Giring menerangkan dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut turut melibatkan ratusan ahli sejarah dan berkomitmen penulisan itu akan melibatkan semua pihak tanpa ada yang dikecualikan.

"Sekarang sedang disusun 100 lebih ahli sejarah, tapi sabar dulu, Pak Fadli dan kami semua berkomitmen inklusif tapi kita tunggu. Memang lagi disusun," sebutnya.

Meski demikian, Giring enggan memastikan apakah penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan atau berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.

"Pak Fadli yang bisa jawab ini. Yang jelas sudah jalan dan pasti akan terbuka untuk semua masukan-masukan," jelasnya.

Sebelumnya, Koalisi sipil yang terdiri dari sejarawan, aktivis, hingga arkeolog yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia dan mendesak proyek ini dihentikan.



Hal tersebut disampaikan AKSI saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

"Dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi' Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia," ujar Ketua AKSI Marzuki Darusman saat membacakan pembukaan Manifesto Aksi.

(mir/sfr)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...erima-masukan.



Peristiwa yang Tak Masuk dalam Draf Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan ini ditargetkan rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.
23 Mei 2025 | 06.01 WIB



Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) Marzuki Darusman sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Mei 2025. RDPU membahas masukan AKSI terkait rencana penulisan sejarah Indonesia. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan proyek ini ditargetkan rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Rencana revisi naskah sejarah itu meliputi perjalanan panjang masyarakat Nusantara sejak awal mula peradaban hingga era pasca-Reformasi. Penulisan ulang ini nantinya akan dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan yang berkolaborasi dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI.

Meski begitu, terdapat beberapa peristiwa penting yang luput dari draf revisi naskah sejarah tersebut. Apa saja?

1. Pelanggaran HAM Berat 1998
Sejarawan Asvi Warman Adam mengkritik tak adanya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1998. Menurut dia, proyek ini berpotensi sebagai alat untuk melegitimasi rezim yang saat ini berkuasa. Aswi secara khusus menyinggung dugaan adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peristiwa penghilangan paksa para aktivis 1998.

Aswi juga mengatakan bahwa hal itu tidak pernah diakui secara langsung oleh Prabowo saat kampanye pemilihan presiden 2024. Saat itu, Prabowo hanya menyebut pernah mengejar tokoh Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono dan Budiman Sudjatmiko.

“Kalau tidak ingin dikatakan bahwa sejarah itu hanya legitimasi rezim, seharusnya buktikan hal itu tidak demikian. Misalnya, sampaikan fakta sejarah yang telah diakui oleh mantan presiden Joko Widodo tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa orde baru,” ujar Asvi, Senin, 12 Mei 2025.

2. Gerakan Kongres Perempuan
Aktivis 1998, Pande K. Trimayuni, menyayangkan proyek sebesar ini tidak mencakup peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia. Ia mengkritik tidak adanya bahasan soal gerakan perempuan. Padahal itu adalah salah satu elemen dalam pergerakan kebangsaan.

Menurut Pande, sejarah telah mencatat Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22-25 Desember 1928 sebagai tonggak penting lahirnya Hari Ibu dan penyatuan organisasi perempuan pada saat itu. “Kongres ini penting untuk diangkat karena menjadi cikal bakal lahirnya Hari Ibu,” kata dia.

3. Gerakan Mahasiswa dan Rakyat 1998
Selain Kongres Perempuan Indonesia, Pande juga menyoroti absennya narasi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat dalam revisi naskah sejarah. Menurut ia, peristiwa penting seperti 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998 tidak dibahas secara memadai. Dalam jilid 10 yang mencakup era Reformasi, juga tidak terlihat jejak gerakan mahasiswa dan rakyat.

“Baik pada jilid 9 maupun jilid 10, gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat tidak terlihat,” ucap Pande. “Padahal gerakan inilah yang menjadi katalis jatuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi.”
https://www.tempo.co/politik/peristi...onesia-1521418


semoga lancer penulisannya