Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, usai rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, pada Rabu (21/5/2025).


Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, angkat suara terkait permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), yang meminta KPAI untuk berperan dalam program Pendidikan Karakter yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer.
Ai mengatakan tugas KPAI hanya melakukan pengawasan berdasar amanat undang-undang.
“Saya sudah sampaikan berulang kali, ya, tugas kami melakukan pengawasan. Jangan, kan, untuk anak ratusan orang yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode begitu, ya, berbagai program begitu. Satu orang anak pun kan direspons oleh KPAI. Jadi, mari kita lihat lagi aturan perundangannya, KPAl mengawasi,” kata Ai, usai rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).

Meski begitu, Ai mengungkapkan bahwa hingga saat ini surat resmi KPAI untuk bertemu dan menyampaikan hasil pengawasan belum juga mendapat respons dari Dedi Mulyadi. Padahal, kata dia, surat tersebut sudah dikirim sejak program tersebut dimulai di Jawa Barat.
“Belum diterima surat saya. Saya minta segera bertemu menyampaikan hasil pengawasan, kan, ini berkelanjutan nih programnya. KPAI sudah kerja nih dalam konteks bentuk-bentuk pertemuan, pengawasan dan lain sebagainya, ya sinkronkan dong,” ucap Ai.
Dia meyakini apabila pertemuan ini telah dilakukan maka program tersebut dapat berjalan lebih baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Termasuk, keterkaitan dengan regulasi dan pedoman yang sesuai dengan unsur perlindungan anak.
“Kalau itu sudah berlanjut, saya kira semua orang setuju bahwa ini program, regulasi, pedoman, ataupun interaksi melibatkan anak-anak yang sesuai dengan unsur pelindungan anak, itu jauh lebih baik,” ujarnya.
Ai menekankan bahwa sebuah program yang menyasar anak-anak tidak bisa hanya dikebut pelaksanaannya tanpa landasan yang kuat. Menurutnya, perlu ada penjelasan yang menyeluruh mengenai regulasi yang mendasari program tersebut, termasuk pedoman-pedoman spesifik di dalamnya.
“Bukan hanya program itu misalnya dibuat sesegera mungkin ya, tetapi, kan, memang harus dijelaskan juga apa juga yang menjadi regulasi, kemudian pedoman-pedoman bagi anak itu sendiri, asesmennya bagi hasil dari anak itu sendiri, sehingga antara kebutuhan dan apa yang dilakukan link and match,” tutur Ai.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tak hanya memberikan koreksi terhadap program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Akan tetapi, KPAI harus turut serta untuk mendidik anak-anak bermasalah di Jawa Barat.
"Saya, kan, sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengkoreksi kekurangan," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/5/2025).
"Kan, ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ambil untuk dididik. Agar masalahnya selesai. Kalau KPI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya tidak akan bisa menyelesaikan problem," kata mantan Gubernur Purwakarta itu.



Sumber




nah ingat itu kaw dedi, kami digajih hanya untuk menonton saja alias mengawasi kinerja pejabat terkait HAM saja.
ketika ada pelecehan terhadap anak, ketika ada pelanggaran hak anak atau ketika anak2 itu saling tawuran atau saling membunuh itu jelas bukan tupoksi kami.
...