JAKARTA, KOMPAS.TV – Ahli Hukum Tata Negara, Refli Harun menilai penjelasan dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyatakan Joko Widodo (Jokowi) lulus dari kampus itu pada 5 November 1985 belum menegaskan ijazahnya asli.

Refli menyampaikan pendapatnya itu dalam diskusi pada Program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (21/5/2025), menjawab pertanyaan apakah pernyataan pihak UGM soal kelulusan Jokowi itu menegaskan ijazahnya asli.

“Ya belumlah, masa asli atau tidaknya ijazah cuma dari satu pernyataan,” kata Refli.

“Jadi begini, ini adalah suatu proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjut kalau dia cukup bukti,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, proses pembuktian pada sebuah kasus dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk bukti surat dan keterangan ahli.

“Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam, ada surat, ada ahli, dan lain sebagainya," katanya.

Oleh karena itu, menurut Refly, sepanjang buktinya cukup maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan.

Nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya.

“Sementara yang namanya Puslabfor itu untuk mendukung proses. Dia bukanlah sebuah institusi yang menjadi final untuk menentukan asli tidaknya,” tuturnya.

Ia menegaskan, pihak yang berwenang menentukan keaslian pada kasus semacam ini adalah pengadilan.

“Asli atau tidaknya, dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law, dan harus menunggu putusan yang inkracht,” ujarnya.

“Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin, harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya, karena dalam kasus perdata, martabat itu terjaga, tidak ada yang menjadi tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah obyek yang bernama ijazah,” ungkapnya.

Saat kasus perdata terselesaikan dan diketahui keaslian ijazah tersebut, lanjut Refli, maka kasus pidananya akan berjalan sendiri.

“Kalau kasus perdatanya jelas, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri,” katanya.

Mengutip berita video Kompas.TV, pada Selasa 15 April 2025, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985.

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menjelaskan, UGM sebagai institusi pendidikan selalu mematuhi peraturan akademik.

“Mulai ketika mahasiwa hadir di kampus ini, dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” tuturnya.

“Jadi kami sampaikan, dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi, bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tri dharma perguruan tinggi di Unversitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” katanya.

Ia juga menjelaskan, pernyataan tersebut bukan dalam konteks membela siapa, tetapi dalam posisi menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.

“Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tapi kami dalam posisi ini adalah menjelaskan, sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak,” tuturnya.

“Joko Widodo itu lulus pada November, 5 November 1985, sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan,” tegasnya.

kompas.tv