NEW DELHI, KOMPAS.TV — India akan menyertakan data mengenai status kasta dalam sensus mereka selanjutnya. Langkah ini dipredikasi akan memiliki konsekuensi sosial-ekonomi dan politik yang luas bagi negara terpadat di dunia tersebut.

Menteri Informasi Ashwini Vaishnaw tidak mengatakan kapan sensus akan dimulai, namun ia menyertakan informasi kasta pada sensus, Rabu (30/4/2025). Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan komitmen New Delhi terhadap nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dan negara.

Adapun kasta adalah sistem hierarki sosial kuno di India dan sangat penting bagi kehidupan dan politik India. Ada ratusan kelompok kasta berdasarkan pekerjaan dan status ekonomi di seluruh India, terutama di antara umat Hindu. Tetapi negara tersebut memiliki data yang terbatas atau sudah ketinggalan zaman tentang berapa banyak orang yang termasuk dalam kelompok tersebut.

Pemerintah India sebelumnya telah menolak memperbarui data kasta, dengan alasan bahwa hal itu dapat menyebabkan keresahan sosial. Namun para pendukungnya mengatakan informasi demografis yang terperinci diperlukan untuk melaksanakan berbagai program keadilan sosial India dengan benar.

Penguasa kolonial Inggris memulai sensus India pada tahun 1872 dan menghitung semua kasta hingga tahun 1931. Namun, India yang merdeka sejak tahun 1951 hanya menghitung kasta Dalit dan Adivasi, yang masing-masing disebut sebagai kasta dan suku terendah serta teraniaya. Selain itu, kasta lainnya hanya disebutkan sebagai umum.

Survei populasi sekali dalam satu dekade berikutnya awalnya akan dilakukan pada tahun 2021, tetapi telah ditunda karena pandemi Covid-19 dan kendala logistik.

Pengumuman tersebut muncul beberapa bulan menjelang pemilihan penting di negara bagian termiskin di India, Bihar, di mana kasta merupakan isu utama. Partai Modi menjalankan pemerintahan koalisi di Bihar.

Oposisi dan mitra Modi telah mendesak pemerintah untuk menghitung kasta dalam sensus baru. Partai nasionalis Hindu Modi sebelumnya menentang gagasan penghitungan penduduk berdasarkan kasta, dengan mengatakan hal itu akan memperdalam perpecahan sosial di negara tersebut.

Pemimpin oposisi Rahul Gandhi dari Partai Kongres mengatakan. "Jelas bahwa tekanan yang kami berikan kepada pemerintah untuk sensus kasta telah berhasil."

Seperti dikutip dari The Associated Press, dua negara bagian India, Bihar utara dan Karnataka selatan, telah merilis survei kasta, keduanya menunjukkan jumlah kasta terbelakang yang lebih tinggi dan mendorong tuntutan untuk menaikkan kuota.

Dua negara bagian selatan, Andhra Pradesh dan Telangana, juga berencana untuk melakukan survei serupa.

Vaishnaw mengatakan memasukkan rincian kasta dalam sensus nasional akan meningkatkan transparansi, sambil menambahkan bahwa beberapa negara bagian yang diperintah oleh partai oposisi telah melakukan survei kasta mereka sendiri untuk keuntungan politik.

Data mengenai jumlah kasta di India akan berpengaruh pada kondisi sosial politik di India, karena nasib banyak partai politik ini sangat bergantung pada aliansi kasta. Partai Bharatiya Janata yang berkuasa milik Perdana Menteri Narendra Modi pun bergantung pada aliansi kasta.

Pada hari Rabu, Amit Shah, menteri dalam negeri India yang berpengaruh, menyebut langkah tersebut bersejarah dan mengatakan bahwa hal ini akan memberdayakan semua kelompok masyarakat yang terbelakang secara ekonomi dan sosial.