TRIBUNJAMBI.COM - 'Keterlalua', sebuah kata sederhana tiba-tiba jadi sorotan. Kata itu sebelumnya dilontarkan Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi.
Dia mengatakan itu saat menanggapi pertanyaan wartawan soal pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Megawati sebelumnya sempat bicara terkait isu ijazah paplus yang kembali mencuat.

Namun bagi publik kritis seperti Dokter Tifa, kata “keterlaluan” bukan sekadar respons spontan. 

Lewat akun X (Twitter)-nya @doktertifa, ia menyebut bahwa respons tersebut adalah “kode kuasa” yang mengandung makna lebih dalam daripada sekadar pernyataan pribadi.

“Dalam politik, tidak ada kata netral,” tulis Dokter Tifa membuka unggahannya yang berjudul Ketika 'Keterlaluan' Menjadi Senjata Kekuasaan.

Unggahan itu mengupas bagaimana satu kata yang tampaknya sederhana bisa menjelma menjadi bentuk simbolik dari kekuasaan yang mencoba membungkam pertanyaan. 

Padahal, kata yang dimaksud itu diucapkan dalam konteks menjawab pernyataan Megawati sendiri:

“Kalau memang punya ijazah, diperlihatkan saja. Kenapa harus repot-repot?”

Terlapor (yang dalam konteks ini merujuk pada Presiden Jokowi) merespons pernyataan itu dengan satu kata: "Keterlaluan." Sebuah reaksi yang menimbulkan banyak tafsir.

netral. 

Terlapor menyebut kata "keterlaluan" tepat saat wartawan menanyakan tanggapannya terkait pernyataan Ketum PDIP - Ibu Megawati Soekarnoputri- pernyataan : "kalau memang punya ijazah, diperlihatkan saja, kenapa harus repot-repot"

Jawaban terlapor: "Keterlaluan".

Artinya, ini bukan lagi komentar personal. Ini adalah "kode kuasa".

Kata ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atas pernyataan Ketum PDIP. Kata ini tidak hanya diarahkan kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dr Tifa, Peneliti yang mewakili pertanyaan rakyat, 
tetapi juga menjadi sinyal halus kepada Megawati - yang notabene Ketua Umum PDIP: Partai pengusung utama sejak terlapor menuju kursi Presiden 2014, 2019 bahkan sejak Gubernur DKI, bahkan sejak Walikota.

Artinya,
Siapapun yang mempertanyakan ijazah, meskipun berasal dari rumah politiknya sendiri, dianggapnya telah melewati batas. Dianggapnya keterlaluan.

Padahal, dalam Republik Demokratik, tidak ada batas untuk berpikir. Tidak ada batas untuk bertanya tentang sesuatu yang disembunyikan dan butuh jawaban.

Yang terbatas, adalah batas untuk berkuasa, dan batas menggunakan kekuasaan, dan ketika tidak ada batas dalam kekuasaan, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Keterlaluan ini, adalah sebuah abuse of power.

Ketika keterlaluan diucapkan untuk membungkam akal publik, justru di situlah letak keterlaluan yang sesungguhnya.

Megawati Soekarnioputri hanya menyatakan:

Kalau memang punya ijazah, mengapa harus repot-repot.
Sebuah pertanyaan  sederhana. Yang seharusnya dijawab dengan sederhana juga. Toh, ketika ditanya wartawan, ijazah  sedang dipegang di tangan.

Kenapa map ijazah itu harus dibalik, hanya memperlihatkan sisi belakang saja?

Kenapa harus mempersulit keadaan, dengan menyatakan bahwa nanti ijazah diperlihatkan di depan hakim?

Bukankah terlapor, di Pengadilan Negeri Surakarta yang sedang berlangsung, sudah diminta oleh Hakim untuk memperlihatkan ijazah? Dan berkali-kali pula?

Tetap saja di depan pengadilan negeri Surakarta, diminta oleh Hakim,  tidak mau menunjukkan ijazahnya?

Mau Hakim di pengadilan mana lagi yang bisa memaksa terlapor menunjukkan ijazahnya?

Sumur: https://jambi.tribunnews.com/2025/05...ti-soal-ijazah


## haiyaahh ilmu cenayang cucokologi beraksi hahaha..kubu mereka ga satu SOP neh. Jubir kandang bubrah sendiri sudah kasih statement meluruskan ocehan simbok kalau itu tidak ditujukan ke jokowi guna menangkis keberatan pihak PROJO saat itu, katanya PROJO jangan BAPER bla bla bla..coba cek lagi beritanya masih anget.
Eehh ini nenek sihir malah berlawanan, kok ucapan jokowi "terlalu" langsung diarahkan ke simbok??? Nyambungnya dari mana fa tifu? Hahahhaaa..kalian emang ahli segalanya daaahh..semua bidang kalian coba kuasai walau dengan hasil MEMALUKAN!!