Temuan KPAI Jadi Alasan Ono Surono Tolak Barak Militer Ala KDM, Psikolog Anak Ungkap Fakta Berbeda

Dedi dan Ono


Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono kekeh menolak program pendidikan barak militer ala Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain menyimpang dari sistem pendidikan nasional, ia menilai pembinaan karakter di barak militer untuk siswa nakal berpotensi melanggar hak asasi anak.
Bahkan, politisi PDIP ini merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang turut mengkritik barak militer ala eks Bupati Purwakarta itu.
"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (20/5/2025).
Ono kemudian menyinggung soal pelanggaran Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Kini, dirinya sejalan dengan KPAI menyoal pendidikan di barak militer.
"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," jelasnya.

Kak Seto Ungkap Fakta Lain
Di sisi lain, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau karib disapa Kak Seto justru mengungkapkan fakta berbeda kala berada di lapangan.
Kak Seto diketahui meninjau langsung para siswa yang menjalani Program Pendidikan Karakter Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (10/5/2025) lalu.
Dengan tegas ia justru memuji pendidikan barak militer ala Dedi Mulyadi ini.
"Sering kali ada anggapan keliru. Meskipun ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," ujar Psikolog Anak itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/5/2025).
Kemudian, Kak Seto juga sempat adu debat dengan Adhel Setiawan yang menjadi pelapor Dedi Mulyadi ke Komnas HAM.
Terkait dengan kekhawatiran Adhel soal peluang munculnya pelanggaran HAM di barak militer bagi anak-anak, Kak Seto mengurai penjelasannya.
Pihaknya akan terus mengawasi kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
"Saya belum melihat (adanya pelanggaran HAM), saya melihat unsur positifnya, tapi saya akan pantau. Kami dari LPAI akan melibatkan teman-teman di Bandung untuk bisa terbuka apa yang betul-betul dirasakan anak," kata Kak Seto.
Ia juga mengatakan, jika memasukkan siswa bermasalah ke barak militer merupakan ide yang cemerlang.
"Kalau ada seseorang punya ide, membawa (anak) ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, nasionalisme, bangun pagi, disiplin, apakah itu salah? justru ini adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak. Pada waktu itupun saya menyampaikan pesan, bahwa ini adalah  kepentingan terbaik untuk anak," pungkas Kak Seto.


Sumber







ingat-ingat 2029 jawa barat tanpa wajah orang ini